Syahganda: Rezim Yang Alami Kemunduran Demokrasi Selalu Mencari Kambing Hitam

Inisiatior Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan/Net

Ada pola yang sama dari sebuah rezim yang mengalami kemunduran demokrasi. Pola itu adalah mencari kambing hitam.

Begitu kata inisiatior Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan saat membacakan nota  pembelaannya atau pledoi  di Pengadilan Negeri Depok, Kamis (8/4).

Syahganda merasa selama pemeriksaan BAP, pertanyaan polisi selalu merujuk pada lima kicauannya di akun Twitter pribadi pada Oktober 2020 lalu. Dia kemudian dijerat UU ITE dan UU Peraturan Hukum Pidana tahun 1946.

“Pada tuntutan JPU akhirnya saya dijerat dengan pasal 14 ayat 1 UU 1946 tersebut, yakni menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,” tutur Syahganda.

Namun demikian, sejak awal penangkapan, Syahganda merasa ada ‘framing media’ yang dipropagandakan aparat mengarahkan pada dirinya dan aktivis KAMI lainnya, seperti Jumhur Hidayat dan Anton Permana.

Semuanya dituding sebagai penanggung jawab kerusuhan berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), pada tanggal 8 Oktober 2020. Di mana pada saat itu rakyat beraksi menentang Omnibus Law RUU Ciptaker.

“Sebagai aktivis mahasiswa yang dulu di penjara oleh rezim militer Orde Baru dan dipecat dari ITB, insting saya mengetahui pola ini adalah pola yang sama dari sebuah rezim yang mengalami kemunduran demokrasi. Selalu mencari kambing hitam,” tuturnya.

Syahganda mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi Indonesia sudah ramai dibahas di luar negeri, mulai dari para Indonesianis di Australia hingga Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Artinya, hal itu bisa membahayakan nasib bangsa kita.

“Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional. Apalagi posisi Indonesia saat ini sedang meminta negara lain, yakni Myanmar, anggota ASEAN, untuk menjalankan demokrasi di sana,” ujarnya.

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36