Farah.ID
Farah.ID

Kata Saksi Ahli, Penunjukan Vendor Bansos Covid-19 Adalah Kewenangan Penuh PPK

LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Kamis, 08 April 2021, 09:39 WIB
Kata Saksi Ahli, Penunjukan Vendor Bansos Covid-19 Adalah Kewenangan Penuh PPK
Mantan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara yang tersandung kasus bansos Covid-19/RMOL
Mekanisme penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kewenangan penuh pejabat pembuat komitmen (PPK). Dalam keadaan darurat, PPK bisa menunjuk langsung vendor agar barang tersebut bisa diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian pandangan ahli hukum bidang pengadaan barang dan jasa dari Universitas Trisakti, Anna Maria Tri Anggraini saat dihadirkan menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus korupsi Bansos Covid-19 dengan terdakwa Hari Van Sidabuke di Pengadilan Tipikor, Rabu (7/4).

“PPK dalam hal ini mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan seseorang menjadi vendor (pengadaan barang dan jasa),” jelas Anna.

Adapun PPK pengadaan barang/jasa bansos sembako dalam rangka penanganan Covid-19 di Kemensos tahun 2020 dijabat Mateus Joko Santoso (MJS) yang juga berstatus terdakwa.

Saksi ahli menjelaskan, keadaan darurat seperti pandemi corona, PPK bisa menggunakan diskresi untuk menunjukkan secara langsung vendor pengadaan barang, terutama barang kebutuhan masyarakat.

“PPK dalam keadaan darurat akan mengusahakan segala cara untuk memilih atau menentukan seorang vendor yang mempunyai kemampuan sehingga tujuan pengadaan barang dalam bentuk sembako dapat terlaksana agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” lanjutnya.

Namun demikian, hal itu bisa dilakukan bukan tanpa pertimbangan. Sedikitnya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan sebelum menunjuk langsung vendor, yakni kemampuan dasar (permodalan), pengalaman (apakah pernah atau sedang mengerjaan pengadaan barang sejenis di kementerian atau lembaga lain) dan memenuhi kualifikasi, yakni kualifikasi administrasi, kualifikasi teknik, dan kualifikasi harga.

“Ukuran yang dipakai PPK secara umum adalah kemampuan dasar, ini terkait dengan aspek permodalan dan kedua biasanya dicarikan bahwa dia sudah berpengalaman untuk pengadaan barang sejenis,” urainya.

Kuasa Hukum Juliari Batubara, Dion Pongkor juga sebelumnya menyoroti peran PPK MJS dalam pengadaan barang bansos sembako untuk penanganan Covid-19. Dion menduga MJS berbohong soal pungutan fee bansos Covid-19.

Ia juga menduga pungutan fee bansos hanya permainan untuk kepentingan pribadi MJS tanpa sepengetahuan Juliari sebagai Menteri Sosial RI.

"MJS ini memungut fee bansos itu sebenarnya adalah permainan dia sendiri, tetapi karena sekarang sedang masalah hukum, tinggal dia melemparkan ke atas (Juliari)," ujar Dion beberapa waktu lalu.
EDITOR: DIKI TRIANTO

ARTIKEL LAINNYA