Kata Saksi Ahli, Penunjukan Vendor Bansos Covid-19 Adalah Kewenangan Penuh PPK

Mantan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara yang tersandung kasus bansos Covid-19/RMOL

Mekanisme penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kewenangan penuh pejabat pembuat komitmen (PPK). Dalam keadaan darurat, PPK bisa menunjuk langsung vendor agar barang tersebut bisa diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian pandangan ahli hukum bidang pengadaan barang dan jasa dari Universitas Trisakti, Anna Maria Tri Anggraini saat dihadirkan menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus korupsi Bansos Covid-19 dengan terdakwa Hari Van Sidabuke di Pengadilan Tipikor, Rabu (7/4).

“PPK dalam hal ini mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan seseorang menjadi vendor (pengadaan barang dan jasa),” jelas Anna.

Adapun PPK pengadaan barang/jasa bansos sembako dalam rangka penanganan Covid-19 di Kemensos tahun 2020 dijabat Mateus Joko Santoso (MJS) yang juga berstatus terdakwa.

Saksi ahli menjelaskan, keadaan darurat seperti pandemi corona, PPK bisa menggunakan diskresi untuk menunjukkan secara langsung vendor pengadaan barang, terutama barang kebutuhan masyarakat.

“PPK dalam keadaan darurat akan mengusahakan segala cara untuk memilih atau menentukan seorang vendor yang mempunyai kemampuan sehingga tujuan pengadaan barang dalam bentuk sembako dapat terlaksana agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” lanjutnya.

Namun demikian, hal itu bisa dilakukan bukan tanpa pertimbangan. Sedikitnya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan sebelum menunjuk langsung vendor, yakni kemampuan dasar (permodalan), pengalaman (apakah pernah atau sedang mengerjaan pengadaan barang sejenis di kementerian atau lembaga lain) dan memenuhi kualifikasi, yakni kualifikasi administrasi, kualifikasi teknik, dan kualifikasi harga.

“Ukuran yang dipakai PPK secara umum adalah kemampuan dasar, ini terkait dengan aspek permodalan dan kedua biasanya dicarikan bahwa dia sudah berpengalaman untuk pengadaan barang sejenis,” urainya.

Kuasa Hukum Juliari Batubara, Dion Pongkor juga sebelumnya menyoroti peran PPK MJS dalam pengadaan barang bansos sembako untuk penanganan Covid-19. Dion menduga MJS berbohong soal pungutan fee bansos Covid-19.

Ia juga menduga pungutan fee bansos hanya permainan untuk kepentingan pribadi MJS tanpa sepengetahuan Juliari sebagai Menteri Sosial RI.

"MJS ini memungut fee bansos itu sebenarnya adalah permainan dia sendiri, tetapi karena sekarang sedang masalah hukum, tinggal dia melemparkan ke atas (Juliari)," ujar Dion beberapa waktu lalu.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13