Dugaan Korupsi Posfin, PT Pos Indonesia Tegaskan Akan Kooperatif

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi/Ist

Ada dugaan terjadi praktik pidana korupsi di PT Pos Finansial (Posfin). Nilainya mencapai Rp 68,5 miliar.

Itulah yang membuat anak perusahaan PT Pos Indonesia itu disambangi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar pada Senin kemarin (5/4).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama POS Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, kehadiran Kejati Jabar sebetulnya bukan penggeledahan. Akan tetapi, ada permintaan dokumen dari pihak kejaksaan.

"Jadi rapat sebetulnya, bukan penggeledahan. Ada rapat kejaksaan dengan manajemen PT Posfin," jelas Faizal, Selasa (6/4), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, kehadiran Kejati Jabar bertujuan untuk meminta data terkait kejadian-kejadian pada 2019 lalu. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti dugaan kasus penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum manajemen Posfin pada tahun tersebut.

"Jadi bukan penggeledahan. Alhamdulillah semua dokumen yang diminta sudah diserahkan. InsyaAllah kami ikuti, kami koperatif untuk mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan," tuturnya.

Faizal mengaku belum mengetahui ke depannya akan ada penyelidikan oleh kejaksaan maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar atau tidak. Sebab, dirinya belum mau menyebut angkanya karena kasus tersebut masih dugaan.

"Saya tidak mau menyebut angka. Sebab itu baru dugaan-dugaan. Nanti kita lihat benarnya berapa yang dilakukan kejaksaan," ujarnya.

Kendati begitu, lanjut Faizal, kasus yang terjadi tidak mengganggu kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Pasalnya, kejadian penggelapan itu terjadi di masa lalu dan dapat dipastikan tidak akan mengganggu program yang sedang berjalan saat ini.

"InsyaAllah ini akan menjadikan Posfin menjadi lebih baik," lanjutnya.

Saat disinggung mengenai asal data yang diserahkan ke pihak kejaksaan, dirinya tidak mengetahui secara persis berasal dari mana, karena dirinya tidak mengikuti proses tersebut.

Faizal juga menegaskan, kehadiran Kejati Jabar bukan bertujuan untuk menggeledah melainkan penyerahan data.

"Kita bakal kooperatif, yang salah akan kita hukum," tegasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13