Rawan Tabrak Pers, Kompolnas Minta Surat Telegram Larangan Liput Arogansi Polisi Direvisi

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti/Net

"Kami berharap STR ini direvisi, khususnya poin-poin yang kontroversial membatasi kebebasan pers serta yang menutup akuntabilitas dan transparansi Polri kepada publik agar dicabut," kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/4).
Pada dasarnya, Poengky memahami maksud dari surat yang ditujukan kepada pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan. Di antaranya untuk menjaga prinsip presumption of innocent, melindungi korban kasus kekerasan seksual, dan melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan.
"Serta ada pula untuk melindungi materi penyidikan agar tidak terganggu dengan potensi trial by the press," jelasnya.
Namun demikian, ia tak menutup mata perintah tersebut akan menuai pro dan kontra. Salah satunya pada poin pertama tentang larangan meliput tindakan kekerasan dan arogansi polisi.
"Batasan kepada jurnalis untuk meliput tindakan kekerasan atau arogansi anggota Polri itu yang saya anggap membatasi kebebasan pers, serta akuntabilitas dan transparansi kepada publik," tandasnya.

EDITOR: DIKI TRIANTO
Tag:
Kolom Komentar
Video
Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan pemungutan suara ulang (..
Video
Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19
Belum reda ancaman penularan virus SARS-Cov-2 penyebab Covid-19, kini publik tanah air dikhawatirkan dengan hadirnya sej..
Video
Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X
Jet tempur hasil kerja sama antara Korea Selatan dan Indonesia, KF-X/IF-X (Korean/Indonesian Fighter eXperimental) telah..