MAKI Gugat KPK Atas 5 Kasus Mangkrak, Termasuk Bank Century Dan E-KTP

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman/Net

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap lima perkara yang dianggap mangkrak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, hari ini, Senin (5/4) pihaknya dipanggil dan dijadwalkan untuk sidang perdana terhadap gugatan kelima perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadwal sidang perdana 5 praperadilan yang diajukan MAKI melawan KPK atas perkara mangkrak yang cukup lama maupun baru, namun berpotensi mangkrak," ujar Boyamin kepada wartawan, Senin (5/4).

Kelima perkara yang dimaksud Boyamin adalah, perkara Bank Century, e-KTP, bansos sembako di Kementerian Sosial (Kemensos), pengadaan Helikopter AW, dan pengembangan perkara Bupati Malang Rendra Kresna.

Untuk perkara Bank Century kata Boyamin, KPK tak kunjung menetapkan satu pun tersangka sejak KPK kalah oleh putusan praperadilan PN Jakarta Selatan 24/2018 yang berisi tentang melanjutkan penyidikan untuk nama-nama lain yaitu Boediona dkk pengembangan dari perkara Budi Mulya.

Selanjutnya perkara e-KTP kata Boyamin, tidak ada perkembangan alias mangkrak hampir dua tahun setelah telah menetapkan beberapa tersangka. Di antaranya, Miryam S. Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tanos.

Kemudian perkara pengadaan Helikopter AW. KPK kata Boyamin, telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101. Namun, mangkrak hampir empat tahun.

Lalu perkara bansos sembako. Penyidik KPK dinilai Boyamin tak kunjung memanfaatkan izin penggeledahan yang telah diberikan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Praperadilan diajukan saat itu termasuk belum dipanggilnya Ihsan Yunus anggota DPR oleh KPK, meskipun akhirnya Ihsan Yunus telah dipanggil KPK namun praperadilan ini tidak dicabut karena masih menyisakan masalah terkait penyidik KPK tidak melaksanakan semua izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK," jelas Boyamin.

Yang terakhir kata Boyamin adalah, perkara gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna. KPK kata Boyamin, hingga saat ini belum menetapkan tersangka atas pihak yang diduga selaku pemberi yaitu IK, A, dkk.

Kelima gugatan praperadilan itu sambung Boyamin, diajukan sebagai upaya untuk mengembalikan indeks persepsi anti korupsi yang dinilai menurun pada 2020 di angka 37 dari sebelumnya di angka 40 pada 2019.

"Penyumbang terbesarnya adalah KPK terkait isu revisi UU KPK, kontroversi pimpinan KPK periode Firli Bahuri dkk, serta banyaknya perkara mangkrak di KPK. Sehingga salah satu upaya menaikkan Indeks persepsi adalah dengan cara mengajukan gugatan praperadilan untuk mengurangi dan mencegah perkara mangkrak di KPK. Untuk proses selanjutnya, mari kita ikuti proses persidangan untuk mengetahui jawaban KPK atas perkara-perkara mangkrak tersebut di atas," pungkas Boyamin.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36