Berbekal 3 Alasan Ini, MAKI Akan Gugat SP3 Sjamsul Nursalim Ke PN Jaksel

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan pemberhentian proses penyidikan atau SP3 perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Sjamsul Nursalim (ISN) pada Kamis (1/4).

Penerbitan SP3 itu membuat banyak pihak memberikan beragam komentarnya. Bahkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana mengambil jalur praperadilan melawan KPK untuk membatalkan SP3 tersebut.

"MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat pagi (2/4).

Gugatan itu, kata Boyamin, akan dia jika maksimal pada akhir April ini dalam rangka mengimbangi langkah “April Mop" oleh KPK.

Pernyataan itu dia sampaikan lantaran awalnya berharap SP3 Sjamsul Nursalim sebatas bentuk “April Mop" atau prank dari KPK.

"Namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK," kata Boyamin.

Boyamin pun membeberkan alasannya untuk mengajukan praperadilan. Pertama menurut Boyamin, KPK mendalilkan SP3 dengan alasan bebasnya Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dari perkara korupsi BLBI menjadikan kehilangan pihak penyelenggara negara.

"Hal ini sungguh sangat tidak benar karena dalam surat dakwaan atas Syafrudin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti sehingga meskipun SAT telah bebas namun masih terdapat penyelenggara megara yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti. Sangat memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas surat dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2018," jelas Boyamin.

Alasan yang kedua, putusan bebas Syafruddin dianggapnya tidak bisa menjadi dasar SP3. Karena, NKRI kata Boyamin, menganut sistem hukum pidana kontinental warisan Belanda, yaitu tidak berlakunya sistem jurisprodensi yang artinya putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain.

Alasan ketiga, MAKI pada 2008 juga pernah memenangkan praperadilan atas SP3 melawan Jaksa Agung atas perkara yang sama, yaitu dugaan korupsi BLBI BDNI.

Di mana, dalam putusan praperadilan tersebut berbunyi pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana korupsi.

"Pertimbangan Hakim Praperadilan 2008 tersebut akan dijadikan dasar praperadilan yang akan diajukan MAKI," terang Boyamin.

Dengan demikian, kata Boyamin, KPK seharusnya tetap mengajukan Sjamsul dan istrinya ke Pengadilan Tipikor dengan sistem in absentia atau sidang tanpa hadirnya terdakwa.

"Karena senyatanya selama ini SN dan ISN kabur dan KPK pernah menyematkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kedua tersangka tersebut. MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron," pungkas Boyamin.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36