Kuasa Hukum Juliari Tuding MJS Pungut Fee Bansos Tanpa Sepengetahuan Mensos

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (tengah)/RMOL

Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (MJS) yang sudah berstatus tersangka diduga berbohong terkait pungutan fee untuk bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Dugaan tersebut merujuk pada keterangan Matheus yang berbeda dengan saksi-saksi lain soal besaran pungutan fee.

“Para saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bansos yang kami amati dalam sidang di Pengadilan Tipikor hari ini, ada keterangan yang berbeda dengan MJS. Ini kami mensinyalir MJS berbohong,” kata kuasa hukum Juliari Batubara, Dion Pongkor dalam keterangannya, Rabu (31/3).

Perbedaan besaran fee tersebut, kata Dion Pongkor, terlihat pada keterangan saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Dirut PT Tiga Pilar Argo Utama, Ardian Iskandar Maddanatja hari ini.

Saksi dari pihak swasta, Helmi Rivai dan broker PT Tiga Pilar Nuzulia Nasution menyebut pungutan fee Rp 30 ribu per paket bansos atau 12 persen per paket bansos. Informasi pungutan fee diperoleh Helmi dari Adrian dan Nuzulia mendapat informasi tersebut dari Helmi.

Hal ini berbeda dengan keterangan MJS yang menyebut Juliari mengarahkan untuk pungutan fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos Covid-19.

“Pungutan fee MJS ini sebenarnya adalah permainan dia sendiri. Tetapi karena sekarang sedang masalah hukum, tinggal dia melemparkan ke atas (Juliari),” jelasnya.

Dion juga menduga MJS 'bermain' dalam menentukan pungutan fee tanpa sepengetahuan Juliari sebagai atasannya. MJS diduga menipu para vendor soal pungutan fee setiap paket bansos dengan dalih arahan Juliari.

“Apalagi ada tambahan keterangan dari saksi hari ini bahwa memungut Rp 30 ribu per paket dengan aksi kalau seandainya vendor tidak memenuhi, MJS tidak akan mengeluarkan pembayaran. Kewenangan pembayaran itu kan ada sama PPK (pejabat pembuat komitmen),” terangnya.

Lebih lanjut, Dion mengatakan permainan MJS melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Bansos, Adi Wahyono sehingga keduanya kompak menuding ada arahan Juliari untuk melakukan pungutan bansos Covid-19.

“Jadi, diduga permainan itu melibatkan KPA Adi Wahyono sehingga tidak heran mereka menyebut ada arahan menteri (soal pungutan dari Bansos), tetapi faktanya besaran pungutan berbeda-beda sesuai keterangan saksi tadi,” tutup Dion.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Walikota Tanjungbalai Masih Diperiksa Intensif, Penyidik KPK Dan Pengacara Dijebloskan Ke Rutan
Hukum

Walikota Tanjungbalai Masih ..

23 April 2021 00:06
Penyidik KPK, Walikota Tanjungbalai Dan Pengacara Resmi Jadi Tersangka
Hukum

Penyidik KPK, Walikota Tanju..

22 April 2021 23:39
Song Sangyup, Dirut Korea Investment Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Asabri
Hukum

Song Sangyup, Dirut Korea In..

22 April 2021 22:23
Minta Keadilan, Matoa Golf Harap Perwakilan Pemerintah Bisa Ikut Selesaikan Sengketa Hak Kelola Tanah Dengan Inkopau
Hukum

Minta Keadilan, Matoa Golf H..

22 April 2021 21:48
Dugaan Kriminalisasi, Propam Mabes Polri Diminta Tindak Oknum Sat Reskrim Polres Tanjung Pinang
Hukum

Dugaan Kriminalisasi, Propam..

22 April 2021 21:48
Kuasa Hukum Jumhur Setuju Dengan Ahli, Keonaran Jumhur Harus Dibuktikan
Hukum

Kuasa Hukum Jumhur Setuju De..

22 April 2021 19:17
Habib Rizieq Sebut Jaksa Mengkriminalisasi Maulid Nabi
Hukum

Habib Rizieq Sebut Jaksa Men..

22 April 2021 18:45
Malam Ini KPK Jumpa Pers Terkait Oknum Pemeras Walikota Tanjungbalai, Apakah Kenakan Rompi Oranye?
Hukum

Malam Ini KPK Jumpa Pers Ter..

22 April 2021 18:36