IPW Minta Satgas Mafia Tanah Polri Awasi Sengketa Tanah Di Cakung

Ketua Presidium IPW Neta S Pane/Net

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta agar Satgas Anti Mafia Tanah Polri terus mengawasi pengusutan kasus tanah di Cakung, Jakarta Timur.

"Terlebih di balik kasus itu ada suara-suara untuk menghentikan atau SP3 kasus tersebut. Padahal, polisi sudah menangani kasus ini selama 2 tahun," kata Neta dalam keterangannya, Rabu (10/3).

Dalam kasus ini, kata Neta, polisi telah berkoordinasi dengan pihak Interpol untuk meringkus Benny Simon Tabalujan yang juga Direktur Utama PT Selve Veritate. Sebab dikabarkan, Benny Simon Tabalujan kini berada di Australia.

"IPW berharap kasus ini dipastikan berjalan on the track," sambungnya

Menurut Neta, penyidik Polda Metro Jaya perlu memanggil Haris Azhar yang diketahui sebagai kuasa hukum Benny Simon Tabalujan untuk mendatangkan tersangka dan guna menggali informasi agar bisa menyelesaikan masalah ini.

"Panggil Haris Azhar yang juga kuasa hukum Benny, agar kasus ini bisa diselesai. Tidak ada alasan bagi Polda metro Jaya untuk meng-SP3 kasus tanah Cakung, apalagi saat ini sudah ada Satgas Anti Mafia Tanah," tegasnya.

Selain itu, IPW juga meminta kepada media untuk mengawal kasus pemalsuan akta autentik di Cakung, Jakarta Timur ini sebagaimana fungsi media sesuai dengan UU Pers.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36