Penahanan Kembali Diperpanjang, KPK Harus Limpahkan Berkas Juliari Maksimal Sebulan

Tersangka suap Bansos Covid-19 yang juga mantan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera merampungkan berkas penyidikan untuk tersangka Juliari Peter Batubara (JPB) dalam satu bulan terakhir ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik KPK kembali memperpanjang penahanan Rutan selama 30 hari berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kedua untuk tersangka Juliari dan Adi Wahyono (AW).

"Dimulai tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan 4 April 2021," ujar Ali kepada wartawan, Jumat (5/3).

Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 saat menjabat sebagai Menteri Sosial pada Minggu, 6 Desember 2020.

Sedangkan Adi Wahyono merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) satuan kerja Kantor pusat Kementerian Sosial (Kemensos) yang juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Minggu, 6 Desember 2020. Kedua tersangka ditahan di tempat berbeda.

"JPB di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, sedangkan AW di Rutan Polres Jakarta Selatan," kata Ali.

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perpanjangan penahanan ini menjadi yang terakhir. Penyidik KPK harus segera menyelesaikan berkas perkara untuk tersangka penerima suap dalam waktu 120 hari setelah penahanan pertama dilakukan.

Juliari dan Adi resmi ditahan pada 6 Desember 2020 selama 20 hari sampai dengan 25 Desember 2020. Setelah habis masa penahanan itu, KPK kembali memperpanjang massa penahanan selama 40 hari sejak 26 Desember 2020 hingga 3 Februari 2021.

Selanjutnya, penyidik kembali melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari sejak 3 Februari 2021 hingga 5 Maret 2021.

Dengan demikian, dalam waktu satu bulan ini, Juliari dan Adi akan segera dilimpahkan ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Perpanjangan penahanan dilakukan karena tim penyidik masih memerlukan waktu menyelesaikan proses penyidikan dan pemberkasan perkara para tersangka tersebut," pungkas Ali.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13