Kepala Kejati Sultra Diminta Mundur Jika Tak Mampu Ungkap Aktor Suap Alkes PCR Covid-19

Ilustrasi suap/Net

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kendari kembali meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk kembali mengungkap aktor dibalik kasus suap menyuap tentang Alkes tersebut.

Tuntutan itu setelah proses penetapan tiga orang tersangka atas kasus suap pengadaan alat kesehatan Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 yang salah satunya dilakukan oleh oknum Pejabat Dinas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Sekretaris Cabang GMNI Kendari Firman, pengungkapan dan pendalaman terhadap kasus suap menyuap Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 oleh Kejati Sultra sangat perlu dilakukan.

Tujuannya, agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kendari, SulawesiTenggara.

"Kami melihat kinerja Kejati Sultra sangat lamban untuk mengungkap siapa saja dalang yang terlibat dalam kasus suap menyuap pengadaan alkes PCR Covid-19 tersebut," tutur Firman Rabu (3/3).

Menurutnya, oknum tersangka dr. AH sudah menyatakan di publik dan di media jika uang suap alkes PCR Covid-19 yang diterimanya akan dibagi-bagikan ke sejumlah pejabat daerah yang ada di Sultra.

"Tentunya, ini mengisyaratkan bahwa di balik kasus suap menyuap alkes PCR Covid-19 itu terdapat banyak oknum pejabat publik yang terlibat di dalamnya, ini yang harus dicari tahu sama pihak Kejati Sultra untuk mengungkap siapa yang dimaksudkan si tersangka ini," ungkap Firman

Oleh karena itu, Sekretaris Cabang GMNI Kendari, Firman menilai bahwa atas kejadian kasus suap menyuap tentang pengadaan Alkes PCR Covid-19 di Sulawesi Tenggara jangan sampai terjadi kongkalingkong antara penegak hukum dan pemerintah daerah  dalam pengungkapannya.

Sebab, sejauh ini terlihat untuk pendalaman kasusnya tidak ada kemajuan sama sekali, padahal kasus ini sudah sebulan lamanya semenjak 3 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan di Rutan Kendari.

"Sekali lagi, kami meminta Kejati Sultra untuk benar-benar melihat lebih jauh lagi kasus ini. Seorang pegawai kecil yakni oknum dokter itu tidak mungkin berani melakukan hal yang tidak terpuji tanpa di backup oleh para pejabat daerah yang lebih tinggi jabatannya," ujar Firman.

Firman menambahkan bahwa jikalau Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati Sultra) tidak segera menetapkan tersangka baru dalam kasus suap menyuap pengadaan alkes PCR Covid-19 tersebut, GMNI secara kelembagaan akan datang menduduki Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi.

Mereka akan meminta kepada Kepala Kejati Sultra hengkang dan meninggalkan Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kalau dalam waktu dekat tidak ada perkembangannya, maka kami akan duduk kantor Kejati Sultra dan meminta Kepala Kejati Sultra untuk segera mundur dari jabatannya dan meninggalkan bumi anoa Sulawesi Tenggara ini," tutup Firman.

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36