Sekjen Kemensos Hartono Ungkap Temuan BPKP Ada Kelebihan Anggaran Bansos Senilai Rp 70 M

Sidang kasus korupsi Bansos menghadirkan Sekjen Kememnsos, Hartono/RMOL

Pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 mengalami kelebihan anggaran hingga mencapai Rp 70 miliar selama empat tahap.

Hal itu diakui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono saat menjadi saksi di persidangan terdakwa pemberi suap yaitu Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/3).

Hartono mengaku bahwa pihaknya meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap pengadaan awal bansos sembako.

"Ada temuan. Yang saya ketahui itu terkait dengan adanya kemahalan yang berkaitan dengan sembako," ujar Hartono saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (3/3).

Hartono pun membeberkan hasil temuan audit BPKP yang menemukan adanya kemahalan harga hingga mencapai sekitar Rp 70 miliar.

"Iya tahap 1 sampai tahap 4," kata Hartono.

Temuan BPKP itu dilaporkan kepada pihak Kemensos pada 12 Januari 2021 kemarin.

Dalam pengadaan bansos ini kata Hartono, pihak Kemensos mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp 6,840 triliun untuk 12 tahap penyaluran paket sembako kepada penerima manfaat di Jabodetabek.

Hartono menjelaskan, penyaluran paket sembako terbagi menjadi dua termin. Pada termin pertama selama 3 bulan. Dengan tiap bulannya dua kali penyaluran. Sehingga, sebanyak 6 tahap dalam termin pertama.

Selanjutnya pada termin kedua juga sebanyak 6 tahap selama 6 bulan. Artinya, satu tahap setiap bulannya.

Setiap tahap itu, paket sembako yang dianggarkan sebesar Rp 300 ribu termasuk untuk biaya transportasi dan goodie bag.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13