Di Persidangan, Sekjen Kemensos Ngaku Pernah Dengar Kabar Vendor Proyek Bansos Diminta Uang Operasional

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono saat menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)/RMOL

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono mengakui mendengar adanya uang operasional yang diminta kepada vendor atau perusahaan yang mendapatkan proyek pengadaan atau penyaluran bantuan sembako (bansos) sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Hal itu diakui Hartono saat dicecar oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjadi saksi untuk terdakwa pihak pemberi suap yaitu Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu petang (3/3).

Awalnya, Hartono mengaku pernah menghadiri rapat-rapat bersama Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial membahas pengadaan bansos.

Jaksa pun mengerucut ke sebuah pertemuan atau rapat yang dihadiri oleh Juliari, Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk oleh Juliari, dihadiri oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos.

"Apakah saudara pernah diajak rapat yang dihadiri oleh Pak Menteri, Pak Adi maupun pak Matheus Joko terkait dengan pembahasan fee?" tanya Jaksa yang kemudian dijawab tidak pernah oleh Hartono.

Akan tetapi, Hartono pernah mendengar terkait adanya pembahasan soal fee proyek pengadaan bansos.

"Mendengar, karena sudah banyak informasi, tapi saya tidak tahu. Iya mendengar dari apa... informasi yang saya terima dari seputaran itu saja," kata Hartono.

Saat ditanya soal apa yang didengar terkait fee, Hartono sempat terdiam sebelum menjawab pertanyaan JPU.

"Yang saya dengar bahwa untuk kegiatan kaitannya dengan penyediaan itu Pak Adi Wahyono yang ditunjuk sebagai KPA itu menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa vendor yang kemudian mendapatkan untuk operasional," jelas Hartono setelah sebelumnya sempat terdiam sejenak.

Hartono pun mengaku mendengar informasi bahwa beberapa vendor diminta uang operasional.

"Iya, itu kan dari beberapa WA yang saya terima itu memang disampaikan," katanya.

Saat mendengar itu, Hartono mengaku sempat memberikan warning kepada Adi agar untuk berhati-hati.

"Saat itu saya sampaikan, anda harus hati-hati dalam bekerja. Kejadian ini bahaya nanti anda tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan itu sudah saya sampaikan diberbagai kesempatan, rapat-rapat," terang Hartono.

Akan tetapi, Hartono tidak menjawab dengan jelas saat ditanya Jaksa terkait uang operasional diminta oleh siapa dan berapa jumlah uang yang diminta.

"Tidak, cuma dia yang menyampaikan itu tadi yang berkaitan dengan beberapa perusahaan yang kemudian dia menerima untuk operasional," tutur Hartono

"Intinya Pak Adi cerita kalau dia menerima fee operasional dari vendor?" tanya Jaksa menegaskan.

“Nggak fee, tapi operasional. Iya (uang)" jawab Hartono.

Hartono mengaku tidak mengetahui berapa banyak uang operasional yang diterima oleh Adi tersebut.

"Yang saya tau adalah saudara Adi menyampaikan kepada saya langsung dan itu untuk operasional dari kegiatan-kegiatan yang ada di Kemensos," katanya.

Dalam sidang yang baru dimulai pada sore ini, lima orang saksi dari JPU hadir semua di ruang persidangan. Kelima saksi itu adalah, Hartono; Pepen Nazaruddin selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Jaminan Sosial (LinJamsos) Kemensos.

Selanjutnya, Mokhamad Ony Royani selaku Sesditjen LinJamsos Kemensos; Rizki Maulana selaku Kasubagpeg Sesdirjen Linjamsos Kemensos yang juga anggota tim teknis bansos sembako; dan Robbin Saputra selaku taf Subbag Tata Laksana Keuangan Bag Keuangan Sesdirjen Linjamsos Kemensos yang juga anggota Tim PBJ bansos sembako.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13