FPR: KPK Jangan Menakut-Nakuti Pejabat Bengkulu

4 Pejabat Bengkulu Yang Sudah Diperiksa KPK Sebagai Saksi/Repro

Kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membuat sejumlah pejabat Provinsi Bengkulu dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mulai dari Kepala Dinas, Bupati, hingga Gubernur bergantian diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun hingga kini tak ada kelanjutan mengenai status mereka.

Terkait hal ini, Front Pembela Rakyat (FPR) Bengkulu meminta agar KPK segera mengungkap peran beberapa pejabat Bengkulu dalam kasus ekpor benur yang menjerat eks Menteri KKP, Eddy Prabowo.

"Kami meminta KPK jangan cuma menakuti-nakuti pejabat Bengkulu, jangan hanya memanggil dan memeriksa saja tanpa ada kejelasaan status. Kalau ada yang terlibat, ataupun hanya sekadar mengundang untuk silaturahmi maka sampaikan kepada publik," kata Ketua Umum FPR, Rustam, kepada Kantor Berita RMOLBengkulu, Senin (1/3).

Lebih lanjut, Rustam menyebut jika KPK harus mengusut kasus tersebut dengan profesional tanpa intervensi dari pihak manapun.

"Kami dari Front Pembela Rakyat meminta KPK profesional. KPK harus punya gigi lah untuk mengungkap orang-orang yang terlibat kasus ekspor benur ini, terutama pejabat di Bengkulu, karena publik menunggu," tegasnya.

Penyidik KPK beberapa waktu lalu telah memanggil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah; Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri; Bupati Kaur, Gusril Pausi; dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Edwar Heppy.

KPK juga memeriksa 3 orang saksi dari unsur swasta di Bengkulu. Ketiganya adalah Jaya Marlian, Zulhijar, dan Sahridi Yanopi. Dari ketiga orang saksi tersebut, menurut informasi salah satunya masih memikili hubungan keluarga dengan saksi Isnan Fajri.

Di sisi lain, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai diperiksa KPK pada 18 Januari lalu membantah dirinya terlibat dalam kasus suap tersebut. Kala itu selama kurang lebih 3 jam Rohidin diperiksa penyidik KPK.

Rohidin mengatakan, dirinya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait kewenangan dan proses perizinan. Dia juga membantah dirinya menerima suap. Pernyataan ini didukung oleh tersangka Edhy Prabowo yang juga membantah kenal dengan Rohidin.

Sementara itu, Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi, diperiksa penyidik KPK selama kurang lebih 10 jam. Beda dengan Rohidin, Gusril memilih diam usai diperiksa penyidik KPK.

Untuk Saksi Isnan Fajri, penyidik memeriksa selama kurang lebih 6 jam lamanya. Senada dengan Gubernur, Isnan Fajri juga membantah dirinya terlibat dalam suap.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36