Singgung Cukong Akibatkan Kepala Daerah Korupsi, Jubir KPK: Sistemnya Harus Diperbaiki

Plt Jubir KPK, M. Ali Fikri saat hadiri Obrolan Bareng Bang Ruslan (kanan)/Repro

Politik berbiaya tinggi menjadi concern Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menjadikan para Kepala daerah terjerat korupsi untuk membalas jasa para cukong atau pemberi modal.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri saat menjadi narasumber di acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Korupsi: Ongkos Politik Mahal/Minus Integritas?", Selasa sore (2/3).

Ali mengatakan, korupsi di bidang politik telah menjadi salah satu fokus area KPK yang telah disoroti dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Bentuknya, pencegahan dengan mengajak Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KPU untuk terjun ke daerah-daerah.

Terjun ke lapangan itu kata Ali, bertujuan untuk mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak melakukan politik uang.

"Dari 270 kepala daerah yang sudah terpilih dari Pilkada langsung dan sudah dilakukan pelantikan, KPK juga akan menyusun program untuk pendidikan antikorupsinya. Tentu ini bagian dari kelanjutan dari program-program sebelumnya," ujar Ali di acara yang juga dihadiri oleh mantan Sekretaris BUMN Said Didu yang juga menjadi narasumber.

Ali pun sepakat bahwa politik berbiaya tinggi  menjadi concern bersama yang mana juga sudah dilakukan kajian oleh KPK.

Ali pun mengungkapkan, fakta persidangan kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bahwa Hakim menyatakan Kepala daerah bersalah melakukan korupsi karena faktor biaya politik tinggi.

"Ya beberapa penyelenggara negara khususnya kepala daerah menerima sejumlah uang itu, ya kemudian tadi itu benar, dibenarkan untuk membiayai politik ke depan. Misalnya ketika dia sedang berkuasa satu periode ini dan bagaimana ingin melanjutkan periode berikutnya dengan cara mengumpulkan tadi," jelas Ali.

Ali pun turut mencontohkan perkara Bupati Kutai Timur, Ismunandar yang merupakan kader dari Partai Nasdem.

"Kalau bahasanya Pak Said Didu yang cukong-cukong tadi itu yang kemudian menyokong dana kepada para calon-calon kepala daerah itu di periode kedua itu yang kemudian menjadi pintu masuk setelah dia berkuasa itu," terang Ali.

"Kalau dari bijinya saja sudah dari awal seperti itu, ketika berkembang menjadi pohon pun juga pasti nanti dengan melalui ya berputar saja lah gitu. Kalau kita bahasa kasarnya kan, uang jin dimakan setan dan seterusnya," sambung Ali.

Dengan demikian, Ali mengaku sepakat bahwa sistem biaya politik harus diperbaiki.

"Tapi sekali lagi saya sepakat kalau sistemnya ini yang diperbaiki. Pendidikan, pencegahan dan penindakan. Jadi tiga ini yang terintegrasi yang akan coba dikedepankan," pungkas Ali.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13
Dugaan Penipuan, Sekjen Partai Berkaya Andi Picunang Dipolisikan Kader Sendiri
Hukum

Dugaan Penipuan, Sekjen Part..

09 April 2021 14:22