Pakar Hukum: Kerumunan Di Maumere Spontan, Tak Ada Unsur Pidana

Presiden Jokowi ditengah kerumunan masyarakat di Maumere, NTT/Net

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof Agus Surono menyampaikan bahwa kerumunan massa di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melintas adalah suatu hal yang spontan. Karena itu dia menilai peristiwa tersebut tidak ada unsur pidana.

"Kalau bicara kerumunan ini harus dibedakan. Masyarakat datang secara spontan. Tidak ada undangan secara resmi dan khusus dan Presiden tetap mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (2/3).

Agus melihat, masyarakat yang hadir adalah sebagai bentuk antusiasme ingin melihat dan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Apalagi, kunjungan Presiden ke daerah tersebut membawa perubahan positif.

"Saya kira ini bagian dari antusiasme masyarakat.  Masyarakat ingin melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan pimpinannya dan jarang terjadi. Artinya ini hal yang kita harus respon positif kehadiran presiden untuk membawa perubahan di daerah tersebut," katanya.

Dia pun membandingkan kerumunan yang di Maumere dengan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam kerumunan di Petamburan, dia melihat ada suatu kesengajaan dengan suatu ajakan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum.

"Berbeda dengan peristiwa yang terjadi di petamburan yang didahului unsur adanya suatu ajakan dan undangan secara khusus. Peristiwa petamburan ada sebabnya. Sebab ajakan peristiwa yang ada di Tebet. Dan ini yg harus dibedakan dan konsekuensi hukumnya berbeda. Peristiwa di Maumere tidak bisa dikualifikasi masuk peristiwa pidana," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada saat kerumunan di Petamburan, Provinsi DKI Jakarta saat itu sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Artinya, ada unsur pelangggaran hukum sesuai ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 93.

"Pasal 93 jelas tidak boleh adanya kerumunan dan menghalangi-halangi tindakan tertentu menjaga kekarantinaan dengan baik. Karena pada situasi di Petamburan itu DKI Jakarta masih PSBB," katanya.

Mengenai langkah penyidik Bareskrim Polri yang menolak laporan masyarakat soal kerumunan di Maumere, dia melihat hal tersebut suatu hal yang benar. Sebab, memang tidak ada unsur pidana dalam peristiwa Maumere.

"Aparat kepolisian mempunyai hak subjektif ya untuk memproses lebih lanjut atau tidak. Karena tak ada perbuatan pidana maka tak perlu ada proses penyidikan. Kalau ada peristiwa pidana baru dilakukan proses penyidikan. Itu pun nanti bisa saja dihentikan kalau tak cukup bukti. Yang terjadi Maumere ini kan bukan peristiwa pidana karena tak ada kesalahan suatu ajakan dan melawan hukum," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, dia pun mengimbau agar masyarakat bisa melihat suatu peristiwa secara utuh dan sesuai fakta. Jika memang informasi yang diterima tak sesuai fakta, maka ia meminta masyarakat tak menyebarkannya ke media sosial.

"Kita harus pintar menyaring informasi yang berdasarkan fakta. Kalau tidak berdasarkan fakta jangan ditambahin. Fakta itu tidak bisa berubah, tidak bisa ditambah atau dikurangi," katanya.

Saat ini, kata Agus, banyak hal yang jauh lebih penting untuk diselesaikan yakni salah satunya program vaksinasi agar Indonesia bisa terbebas dari virus Covid-19.

"Kita masih banyak PR ke depan apalagi masa pandemi. Kita harus mendorong pemerintah supaya vaksin segera terselesaikan untuk semua lapisan masyarakat. Ini yang lebih penting untuk Indonesia lebih maju," tutupnya.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13