KPK: Jabatan Kepala Dinas PUPR Lahan Basah Untuk Bancakan Anggaran

Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan/RMOL

Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dianggap sebagai posisi yang menjadi lahan basah bagi pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan rasuah.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri saat menjadi narasumber di diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Korupsi: Ongkos Politik Mahal/Minus Integritas?" Selasa sore (2/3).

Menurut Ali, sebagian besar yang menjadi objek korupsi berada di sektor infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa yang nilainya cukup besar.

"Karena kita tahu infrastruktur ini menjadi nilai yang cukup besar di daerah-daerah. Dan bukan menjadi rahasia umum lagi ketika misalnya Kepala Dinas PUPR menjadi jabatan yang sangat basah untuk tempat 'bancakan' anggaran," ujar Ali.

Karena kata Ali, PUPR merupakan menjadi dinas yang anggarannya gemuk atau besar. Sehingga, menjadi peluang bagi para pihak untuk melakukan korupsi.

"Dan hampir semuanya di situ sektor pengadaan barang dan jasa," kata Ali.

Oleh karenanya, KPK seringkali melakukan kajian terhadap potensi-potensi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

"Dan saya kira ini juga sudah sering diingatkan kepada seluruh kepala daerah terkait dengan potensi-potensi rawan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Bagaimana menghindarinya, formula itu sudah diberikan," jelas Ali.

Formula yang dimaksud yakni tidak menerima kick back, tidak menerima manfaat dari proses pengadaan barang/jasa, serta tidak menerima gratifikasi maupun penyuapan.

"Itu pasti akan selamat dari proses pengadaan barang dan jasa meskipun nilainya sangat fantastis misalnya," pungkas Ali.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13
Dugaan Penipuan, Sekjen Partai Berkaya Andi Picunang Dipolisikan Kader Sendiri
Hukum

Dugaan Penipuan, Sekjen Part..

09 April 2021 14:22