Komentari Sikap PDIP Terkait Nurdin Abdullah, Suparji Ahmad: Tidak Boleh Ada Intervensi Pada KPK

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tertangkap KPK atas dugaan rasuah proyek infrastruktur/Net

Politisi PDIP Deddy Sitorus menduga, banyak pihak yang tidak senang dengan Nurdin Abddulah. Bahkan, dia berspekulasi bahwa penangkapan Nurdin terjadi lantaran adanya pihak-pihak yang menginginkan Nurdin lengser dari jabatannya.

“Kita melihat bahwa Prof Nurdin sudah lama banyak pihak yang menginginkan dia turun dari kursi gubernur, terbukti tahun 2019 ada upaya hak angket,” imbuhnya.

Merespons pendapat politisi PDIP itu, pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan, ia juga mengendus ada unsur politis.

Meski demikian, ia meyakini KPK bekerja dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) juga berdasarkan alat bukti yang memenuhi unsur pidana.

Suparji meminta pada semua pihak agar mempercayakan pada KPK dapat bekerja profesional mengungkap kasus dugaan rasuah itu.

"Unsur politis ada tetapi pasti berdasarkan alat bukti yg memenuhi unsur pidana. Hendaknya semua pihak melihat proses hukum secara profesional dan independen," demikian kata Suparji kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/3).

Dalam pandangan Suparji, hukum harus bekerja secara sistematis, termasuk tidak boleh ada intervensi politik dalam penegakan hukum.

"Hukum harus bekerja dengan sistemik, tidak boleh ada intervensi atau pengaruh non hukum," demikian kata Suparji.

Menurut Dedi, Nurdin merupakan pribadi yang bersih dan selalu mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkaran Pemda Sulsel.

Jika benar apa yang dikatakan KPK, Deddy berharap agar penangkapan tersebut merupakan upaya hukum yang berbasis keadilan dan kebenaran.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13