Haris Azhar: Negara Harus Beri Perhatian Khusus Terhadap Kelompok Mafia Tanah

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar/RMOL

Penegak hukum ditantang untuk mengungkap mafia tanah besar di tanah air.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar pasca mencuatnya kasus mafia tanah yang menimpa ibunda mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Pati Djalal.

"Negara wajib memberi perhatian khusus terhadap kelompok mafia tanah seperti ini, hukum seolah tumpul," kata Haris kepada wartawan, Minggu (28/2).

Secara khusus, ia menyoroti kasus dugaan mafia tanah di wilayah Tangerang. Haris yang didampingi Founder Lokataru/Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengaku menemukan banyak kejanggalan atas dugaan kasus penyerobotan lahan di Tangerang itu.

Contohnya, NIB dan atau SHM atas nama Vreddy dan Hendry, diterbitkan dengan total luasan bidang tanah masing-masing sebesar 500 hm dan 200 ha. Padahal, Peraturan Menteri ATR/BPN 18/2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, telah membatasi luasan kepemilikan tanah pertanian hanya sebesar 20 ha.

Haris pun mengungkap sejumlah kasus perampasan tanah bersertifikat di Kabupaten Tangerang, yang dilakukan oleh perusahaan pengembang dan terindikasi bekerja sama dengan organisasi preman.

"Ketika masyarakat ke lapangan mempertanyakan persoalan ini, sejumlah preman mengintimidasi," tambah Haris.

Seperti Kasus yang dialami oleh Tonny Permana, pemegang dan pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Kepemilikan tersebut digugat di Pengadilan oleh seseorang dengan hanya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah. Dalam proses ini, propertinya dihancurkan oleh sekelompok preman lalu dipasang plang 'dibawah pengawasan HRC berdasarkan Akta Jual Beli'.

Kasus serupa juga dialami oleh Djoko Sukamtono di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. SHM miliknya diduga dikuasai oleh pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan cara melakukan laporan yang mengindikasikan kriminalisasi kepada pemilik sertifikat.

Menurut Haris, praktik penyerobotan lahan ini bisa mulus karena para mafia tanah berkolaborasi dengan BPN.

"Mafia tanah juga kami tengarai telah membuat sejumlah proses akrobat hukum sehingga barang rampasan negara berupa tanah dapat dikuasai oleh perusahaan pengembang," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Walikota Tanjungbalai Masih Diperiksa Intensif, Penyidik KPK Dan Pengacara Dijebloskan Ke Rutan
Hukum

Walikota Tanjungbalai Masih ..

23 April 2021 00:06
Penyidik KPK, Walikota Tanjungbalai Dan Pengacara Resmi Jadi Tersangka
Hukum

Penyidik KPK, Walikota Tanju..

22 April 2021 23:39
Song Sangyup, Dirut Korea Investment Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Asabri
Hukum

Song Sangyup, Dirut Korea In..

22 April 2021 22:23
Minta Keadilan, Matoa Golf Harap Perwakilan Pemerintah Bisa Ikut Selesaikan Sengketa Hak Kelola Tanah Dengan Inkopau
Hukum

Minta Keadilan, Matoa Golf H..

22 April 2021 21:48
Dugaan Kriminalisasi, Propam Mabes Polri Diminta Tindak Oknum Sat Reskrim Polres Tanjung Pinang
Hukum

Dugaan Kriminalisasi, Propam..

22 April 2021 21:48
Kuasa Hukum Jumhur Setuju Dengan Ahli, Keonaran Jumhur Harus Dibuktikan
Hukum

Kuasa Hukum Jumhur Setuju De..

22 April 2021 19:17
Habib Rizieq Sebut Jaksa Mengkriminalisasi Maulid Nabi
Hukum

Habib Rizieq Sebut Jaksa Men..

22 April 2021 18:45
Malam Ini KPK Jumpa Pers Terkait Oknum Pemeras Walikota Tanjungbalai, Apakah Kenakan Rompi Oranye?
Hukum

Malam Ini KPK Jumpa Pers Ter..

22 April 2021 18:36