Tidak Sepakat Dugaan Kecurangan TSM Di Pilkada Masuk Ranah Sengketa MK, Pakar Hukum: MK Harus Konsisten

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)/Net

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Serentak 2020 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan sesuai dengan kewenangannya.

Pakar Hukum dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Kalimantan Selatan (Kalsel), Ichsan Anwary, ialah salah satu pihak yang mengharapkan hal tersebut.

Sebabnya, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK Kalsel ini menilai perkara dalil selisih suara adalah satu materi utama yang sangat penting dalam permohonan PHP-Kada di MK.

Karena itu menurutnya, MK harus konsisten untuk mengadili perselisihan hasil pilkada, dan bukan mengadili hal-hal lain yang sudah menjadi kewenangan lembaga lain seperti dugaan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM).

"Tidak mungkin bagi MK untuk menerobos kewenangan institusi lain," ujar Ichsan Anwary dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/2).

Pelanggaran dan perselisihan dalam proses Pilkada, menurut Ichsan, sudah diselesaikan oleh institusi lain yang berwenang seperti Bawaslu.Sehingga, makna dalil pemohon yang kerap menyatakan ada unsur mempengaruhi hasil di dalam proses pemilihan harus bisa dibuktikan dalam panel sidang MK secara bijaksana.

"Bahwa hasil pilkada yang menurut pemohon (klaim pemohon) adalah benar dan bisa menambah suaranya, sehingga lebih unggul daripada pasangan calon lainnya. Jika tidak signifikan, maka itu tidak mempengaruhi hasil," tutur Ichsan.

"Jangan karena dalil menegakkan keadilan substantif, lalu merubah kewenangan MK. Termasuk juga dalil penlanggaran TSM yang menjadi kewenangan institusi lain seperti Bawaslu," tambahnya.

Pernyatan Ichsan yang disampaikan di dalam webinar ketatanegaraan bertajuk 'Problematika Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di MK' ini juga diamini oleh pembicara lainnya.

Salah satunya oleh Dosen FH HKBP Nommensen Medan, Januari Sitohang yang mengatakan, MK mestinya tidak menambah-nambah pekerjaannya dengan meloloskan permohonan yang jauh dari ambang batas selisih suara.

"Mestinya MK tidak menambah pekerjaan dengan melanjutkan untuk memeriksa permohonan yang nyata-nyata melebihi ambang batas, apalagi permohonan tersebut tidak sama sekali menyinggung soal selisih suaraā€¯. Imbuhnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13