Pimpinan KPK Hingga Ditjen Pas Dipanggil MK Untuk Ikut Bersaksi Di Sengketa Pilkada Boven Digoel

Persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK)/Net

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilkada Kabupaten Boven Digoel, hari ini.

Kepaniteraan MK menerangkan, sidang yang akan berlangsung pada pukul 11.00 WIB nanti punya agenda mendengaran saksi atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.

"Selain saksi/ahli dari para pihak, MK juga memanggil KPK, KPU, Bawaslu dan Ditjen Pemasyarakatan untuk memberi keterangan dalam persidangan tersebut," tulis Kepaniteraan MK dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/2).

Nantinya, perkara sengketa Boven Dogoel ini akan digelar di dalam Majelis Hakim Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

"Sidang akan digelar secara daring dan luring oleh para pihak sesuai dengan protokol kesehatan dan tata tertib sidang yang berlaku," demikian Kepaniteraan MK menambahkan.

Pada sidang perdana 29 Januari lalu, Perkara PHP Bupati Boven Digoel yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Martinus Wagi-Isak Bangrite dengan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dinyatakan berlanjut ke tahap persidangan pemeriksaan.

Kuasa hukum pemohon, Semy Latunussa mendalilkan dalam sidang pendahuluan yang lalu bahwa Pihak Terkait (dalam hal ini calon bupati Yusak Yaluwo) belum menjalani masa jeda 5 tahun sejak dibebaskan dari penjara. Sehingga, tidak memenuhi satu syarat menjadi calon kepala daerah yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU 1/2020.

Pada sidang selanjutnya yang digelar pada 8 Februari, pihak termohon (dalam hal ini KPU Boven Digoel) yang diwakili kuasa hukumnya, Frederika Korain, mengatakan telah menerima dokumen-dokumen persyaratan pada saat pencalonan Yusak Yaluwo.

Dokumen-dokumen itu di antaranya surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Merauke dan pengumuman sebagai mantan narapidana di media harian lokal Cendrawasih Post.

Kemudian, ada juga petikan Putusan Mahkamah Agung, Surat Keterangan Lapas Sukamiskin tertanggal 16 Januari 2020, Surat Keterangan Lapas Sukamiskin tertanggal 11 Agustus 2020, serta Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13