Temuan THC Diamini Densus 88: Teroris Melihat Pandemi Sebagai Peluang Merekrut Dan Menyerang

Analis Kebijakan Densus Anti Teror 88, Brigjen Ibnu Suhaendra dalam webinar series THC bertajuk 'Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstrimisme Berkekerasan di Indonesia', Senin (22/2)/Repro

Temuan The Habibie Center (THC) mengenai gejala intoleransi yang meningkat semasa pandemi Covid-19, dan berdampak pada tumbuh kembang teroris di Indonesia dibenarkan Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88.

Analis Kebijakan Densus Anti Teror 88, Brigjen Ibnu Suhaendra mengatakan, pandemi dijadikan kesempatan bagi kelompok ekstrimisme berkekerasan untuk mengembangkan jaringan dan  melakukan serangan.

"Bahwa kelompok teroris melihat krisis pandemi sebagai peluang untuk mendapatkan prekrutan lebih banyak, lebih banyak mendapat dukungan, simpatisan untuk menyerang lebih keras," ujar Ibnu dalam webinar series THC bertajuk 'Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstrimisme Berkekerasan di Indonesia', Senin (22/2).

Bahkan menurut Ibnu Suhaendra, kelompok-kelompok teroris dibanyak negara termasuk Indonesia telah menerima Fatwa pemimpin pengganti Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Ibrahim Al-Azimi Al-Quraishi, yang menghimbau agar melakukan serangan lebih keras di setiap negara masing-masing.

"Nah ini yang menjadi fatwa, yang menjadi dasar dari kelompok teror di Indonesia untuk melakukan aksi teror di Indonesia, di dalam negeri," paparnya.

Kekinian, Densus 88 melihat kelompok teror di dunia seperti di Afrika dan Timur Tengah melakukan Tamkin (penguasan wilayah) dibeberapa daerahnya masing-masing.

"Seperti di (Afrika) Libya, Nigeria, di (Timur Tengah) Suriah, dan sekarang operasionalnya semakin besar. Dan ini jangan sampai terjadi di kita," tutur Ibnu Suhaendra.

Adapun dalam catatannya, Densus 88 melihat aktivitas kelompok teror Indonesia yang berafiliasi dengan ISIS selama pandemi terbagi ke dalam lima kelompok.

Di antaranya Jama'ah Ansharut Khilafah, Mujahidin Indonesia Timur, Jama'ah Ansharut Daulah Eks Napi Terorisme dan Deportan, Jama'ah Islamiyah dan Jama'ah Ansharut Syariah.

"Mereka melakukan pengajian-pengajian. Mereka saat ini memulangkan siswanya, karena kumpul-kumpul akhirnya banyak kena Corona. Akhirnya mereka memanfaatkan platform online zoom untuk melaksanakan kajian," jelas Ibnu Suhaendra.

"Dalam ha ini Densus 88 melakukan penegakan hukum. Untuk kita (masyarakat) kontra radikalisasi, kontra ideologi. Ini strategi penanggulangan teroris di Indonesia," tandasnya.

Terkait persoalan teroris ini, Peneliti THC, Sopar Peranto menyampaikan rekomendasinya untuk pemerintah bisa lebih baik lagi dalam konteks menanggulangi paham radilakalisme dan ekstrimisme di Tanah Air.

"Yaitu, perbanyak program berbasis komunitas yang menguatkan kohesi sosial dan mendorong solidaritas untuk mengurangi enklusivitas kelompok di masyarakat selama pandemi," tuturnya.

"Serta penguatan kembali  kontra narasi yang selama pandemi terkesan menghilang," demikian Sopar Peranto.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36