Sambil Diborgol, Edhy Prabowo Ungkap Dua Bekas Anak Buah Susi Menolak Urusi Ekspor Benur

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan di KPK/RMOL

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengungkapkan alasannya membentuk tim uji tuntas atau due dilligence untuk mengurusi proyek izin ekspor benih bening lobster (BBL).

Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Edhy Prabowo  menjelaskan bahwa ada dua alasan dirinya membentuk tim uji tuntas dalam proyek ekspor benur.

"Harusnya memang kalau kita lihat nomenklaturnya itu biar langsung saja dirjen-dirjen ambil alih. Tapi kan waktu itu Dirjen Tangkap dan Dirjen Budidaya tidak mau dengan alasan sibuk dan sebagainya," ungkap Edhy sembari tangan diborgol di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (22/2).

Sehingga, kata Edhy, ia memaklumi penolakan tersebut mengingat Dirjen Tangkap dan Dirjen Budidaya yang dimaksud merupakan bekas bawahan menteri sebelumya, yaitu Susi Pudjiastuti.

"Mereka dirjen-dirjen dari menteri sebelumnya yang tetap saya gunakan, yang tetap saya pakai. Sehingga saya secara moral bisa memahami konflik emosionalnya. Karena enggak enak atau apanya, makanya diusulkanlah dari salah satu itu untuk bikin tim due dilligence," jelas Edhy.

Edhy menyebut pembentukan tim uji tuntas bukan merupakan usulannya melainkan hanya ingin menjalankan Peraturan Menteri (Permen) 12/2020 soal BBL.

"Permen yang kita miliki itu bukan atas dasar keinginan menteri, tapi keinginan masyarakat supaya permasalahan lobster yang selama ini tidak dibolehkan (diekspor) itu, yang selama ini rakyat yang nangkap malah ditangkap, nangkap lobster enggak boleh menikmati sumber daya alam. Ini permintaan mereka yang sudah diajukan pemerintah, DPR, saya tindaklanjuti," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36