Bantah Permen Ekspor Benur Tumpang Tindih, Edhy Prabowo: Bukankah Itu Perintah Presiden?

Mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo usai jalani pemeriksaan di KPK/RMOL

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengungkapkan bukan hanya dirinya yang terlibat menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) KP 12/2020 tentang benih bening lobster (BBL) yang saat ini sedang diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan oleh Edhy usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin sore (22/2).

Edhy pun merespons soal hasil sidang kedua terdakwa Suharjito yang merupakan pihak pemberi suapnya pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis hakim menilai kebijakan dibolehkan ekspor BBL bermuatan banyak kepentingan.

Menurut Edhy, Permen 12/2020 soal BBL bukan dikeluarkan atas kehendaknya sendiri. Apalagi, proses penerbitan Permen tersebut cukup lama karena harus melalui tim akademis, tim teknis hingga enam bulan lamanya.

"Dan itu membutuhkan waktu cukup lama, enam bulan. Dan setelah jadi draft Permen, kita juga laporkan ke Presiden melalui Mensesneg dan Mensekkab. Semua ada terlibat. Dan kami laporkan juga dengan Menko. Gak sendirian," ujar Edhy kepada wartawan.

Edhy pun membandingkan aturan larangan ekspor BBL yang dilakukan oleh Menteri sebelumnya, yaitu Menteri Susi Pudjiastuti.

"Bandingkan dengan Permen yang dulu melarang yang keluarnya hanya satu pintu. Sangat berbeda. Jadi semua ini ada uji akademisnya ada uji teknisnya, ada melibatkan stakeholder pelaku usaha dan semuanya. Jadi tidak muncul begitu saja," jelas Edhy.

Edhy pun merespons soal anggapan Majelis Hakim bahwa aturannya mengakibatkan tumpang tindih yang seharusnya bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal di KKP.

"Nah jadi kalau itu dianggap tumpang tindih, saya cuma hanya ingin Permennya segera jalan, bukankah itu perintah Presiden? Extraordinary work, kerja kerja kerja, ini yang kita lakukan. Dan saya ingin ini jalan," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Gagal Dapat Barang Bukti Saat Geledah Rumah Ihsan Yunus, BIN: Seperti Sandiwara
Hukum

KPK Gagal Dapat Barang Bukti..

25 Februari 2021 13:30
Kode
Hukum

Kode Bina Lingkungan Sudah T..

25 Februari 2021 12:40
Insiden Di Cengkareng Tewaskan 3 Orang, IPW: Hukum Mati Pelaku Dan Copot Kapolres Jakbar!
Hukum

Insiden Di Cengkareng Tewask..

25 Februari 2021 12:37
Kasus Sengketa Tambang Di Sultra Masih Menggantung, Wang Dezhou Surati Kapolri Hingga Komisi III DPR
Hukum

Kasus Sengketa Tambang Di Su..

25 Februari 2021 11:09
Termasuk Ihsan Yunus, 3 Politisi PDIP Hari Ini Dipanggil KPK Dalam Kasus Korupsi Bansos
Hukum

Termasuk Ihsan Yunus, 3 Poli..

25 Februari 2021 10:54
Pimpinan KPK Hingga Ditjen Pas Dipanggil MK Untuk Ikut Bersaksi Di Sengketa Pilkada Boven Digoel
Hukum

Pimpinan KPK Hingga Ditjen P..

25 Februari 2021 10:26
Laporkan 2 Mahasiswanya Ke Polisi, UBL Dinilai Tunjukkan Sikap Otoriter
Hukum

Laporkan 2 Mahasiswanya Ke P..

25 Februari 2021 08:20
Menurut Saksi Ahli Pendapat Di Twitter Adalah Hak Konstitusi Warganegara, Tapi Mengapa Syahganda Dijadikan Tersangka
Hukum

Menurut Saksi Ahli Pendapat ..

25 Februari 2021 07:45