Khawatir Barang Bukti Hilang, Iwan Sumule Desak KPK Tangkap Herman Hery

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menangkap pihak-pihak diduga terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19, termasuk sejumlah politisi yang namanya sudah nyaring disebut.

Bahkan secara lantang, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule meminta lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut segera menangkap politisi PDIP, Herman Hery yang diduga turut terlibat.

"KPK mestinya segera menangkapnya, seperti Herman Hery, karena sebagai Ketua Komisi III DPR RI sangat berpotensi hilangkan barang bukti dan hambat proses hukum," kata Iwan Sumule kepada redaksi, Kamis (18/2).

Merujuk laporan Majalah Tempo, Herman Hery diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok. Sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan politisi PDIP itu disebut mendapat kuota pengadaan bansos Covid-19 sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun.

Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman.

Di sisi lain, Iwan Sumule mengingatkan agar publik tetap fokus mengawal KPK meringkus pihak-pihak yang teribat dalam korupsi bansos ini meski belakangan ruang diskusi diramaikan dengan usulan hukuman mati bagi tersangka eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Jangan sampai melupakan terduga koruptor bansos lain yang masih gentayangan," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36