Sejumlah Pejabat Bengkulu Sempat Diperiksa Dalam Kasus Benur, Gempur Minta KPK Segera Beri Kepastian Hukum

KPK diminta beri kepastian hukum atas pemeriksaan sejumlah saksi asal Bengkulu dalam kasus suap izin ekspor benur/RMOL

Proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkar kasus dugaan suap dalam izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan terus dikembangkan ke pejabat daerah.

Hal ini terlihat dari pemanggilan tim penyidik KPK yang belum lama ini sudah memanggil 4 pejabat dan 3 pihak swasta dari Provinsi Bengkulu.

Fakta ini yang kemudian disorot aktivis Gerakan Muda Peduli Rakyat (Gempur) Provinsi Bengkulu. Mereka pun meminta KPK mengungkap dengan jelas pihak-pihak di Bengkulu yang diduga ikut terlibat dalam kasus yang menjerat Edhy Prabowo saat masih menjabat Menteri KKP tesebut.

"Kasus ini isu nasional, karena ada gubernur, bupati, dan dua pejabat di Bengkulu. Kemudian ada juga tiga orang dari pihak swasta yang sudah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Kita minta KPK harus segera mengusut tuntas dan ada kepastian hukum," kata Ketua Gempur Bengkulu, Kasrul Pardede, kepada Kantor Berita RMOLBengkulu, Rabu (17/02).

Jangan sampai persoalan ini, lanjut Kasrul, hanya merusak marwah dan nama Provinsi Bengkulu.

"Kita desak KPK untuk segera memberi keterangan hukum yang jelas, kalau memang ada yang terlibat segera tuntaskan kalau memang tidak terlibat tolong disampaikan, agar persoalan Benur yang diduga ada aliran ke Bengkulu ini jelas," ucap Kasrul.

"Jangan sampai marwah pejabat Bengkulu dirusak oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan pribadinya saja," tandas Kasrul.

Sejumlah pejabat di Bengkulu sudah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi di perkara ini. Di antaranya Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Isnan Fajri, yang diperiksa pada Jumat 29 Januari 2021.

Isnan didalami pengetahuannya terkait tahapan permohonan perizinan tambak udang di Provinsi Bengkulu yang pernah diajukan oleh tersangka Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) sebagai salah satu eksportir benur di KKP dan dugaan adanya aliran uang ke berbagai pihak atas permohonan perizinan tersebut.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur, Gusril Pausi juga telah diperiksa pada 18 Januari 2021. Gusril Pausi didalami terkait rekomendasi usaha lobster dan surat keterangan asal benih lobster di Kabupaten Kaur Bengkulu yang diperuntukkan untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka Suharjito.

Sementara untuk Rohidin, penyidik mendalami keterangannya terkait rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka Suharjito.

Namun demikian, usai menjalani pemeriksaan, Rohidin membantah telah menerima uang dari PT DPP maupun dari tersangka Suharjito. Sedangkan Gusril memilih diam saat dilontarkan beberapa pertanyaan oleh wartawan setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 10 jam.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, Amankan Dokumen Terkait Perkara
Hukum

KPK Geledah Rumah Penyuap Nu..

03 Maret 2021 19:57
Jaksa KPK Singgung Soal Sewa Pesawat Pribadi Oleh Juliari Batubara Dipersidangan Pemberi Suap Bansos
Hukum

Jaksa KPK Singgung Soal Sewa..

03 Maret 2021 19:44
Komite IV DPD RI Desak Kejagung Tuntaskan Korupsi PT Asabri
Hukum

Komite IV DPD RI Desak Kejag..

03 Maret 2021 19:39
Sekjen Kemensos Hartono Bantah Kecipratan Duit Operasional Bansos Dari Tersangka
Hukum

Sekjen Kemensos Hartono Bant..

03 Maret 2021 19:03
Di Persidangan, Sekjen Kemensos Ngaku Pernah Dengar Kabar Vendor Proyek Bansos Diminta Uang Operasional
Hukum

Di Persidangan, Sekjen Kemen..

03 Maret 2021 18:25
Eks Dirjen KKP Zulficar Mochtar Pernah Dipaksa Tandatangani Dokumen Usai Ditelepon Edhy Prabowo
Hukum

Eks Dirjen KKP Zulficar Moch..

03 Maret 2021 17:41
Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Menemukan Dugaan Korupsi Anak Buahnya
Hukum

Sri Mulyani Klaim Pertama Ka..

03 Maret 2021 14:41
Sespri Edhy Prabowo Ternyata Pernah Jadi Importir Durian Sebelum Beralih Urus Benur
Hukum

Sespri Edhy Prabowo Ternyata..

03 Maret 2021 14:26