Bansos Di Kabupaten Cirebon Diduga Diselewengkan, DPRD Siap Bentuk Pansus BPNT

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Saleh/RMOLJabar

Memasuki 2021 masih saja terjadi kisruh dalam progran bantuan sosial (bansos) yang dibagikan kepada masyarakat.

Seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon yang kisruh akibat ulah sejumlah oknum.Hal ini membuat anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Saleh, geram.

Politikus PKB ini pun meminta kepada Dinas Sosial agar membenahi segala persoalan bansos dari Kementerian Sosial. Mulai dari para penerimanya agar tepat sasaran serta dalam penyaluran BPNT tidak diselewengkan.

"Kami dari DPRD akan menyikapi apa yang terjadi di Kabupaten Cirebon, jangan sampai bansos atau BPNT terjadi seperti di tempat yang lain yaitu tidak tepat sasaran dan dalam pendistribusiannya dilakukan oleh pihak ketiga," kata Mad Saleh kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (29/1).

Dia meminta Dinas Sosial berkaca kepada daerah lain, jangan sampai bantuan sosial diselewengkan. Jika kekisruhan terus menerus terjadi maka tidak menutup kemungkinan DPRD Kabupaten Cirebon akan membentuk Pansus BPNT.

"Kami DPRD memiliki fungsi pengawasan, jika dalam penyaluran bantuan sosial bermasalah, maka kami siap mendorong diadakannya Pansus BPNT," pungkasnya.

Sejumlah pihak yang diduga melakukan penyelewengan dalam program BPNT sedang diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon.

Kantor Berita RMOLJabar menemui Ketua Tim Kordinator (Tikor), Waryono, untuk mengkonfirmasi isu miring yang beredar.

Namun, ia membantah telah melakukan pengaturan pengadaan komoditi dalam program BPNT dari Kemensos untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, maupun golongan.

"Tidak ada sama sekali Tikor mempermainkan komoditi, tidak ada pengaturan supplier dan tidak ada fee," kata Waryono di Susukanlebak Cirebon, Kamis (28/1).

Menurut pengakuannya, pengadaan komoditi dalam program BPNT Kemensos sudah sesuai panduan umum dan dilakukan dengan terbuka.

Ia juga membantah soal keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengadaan komoditi dalam program BPNT di wilayahnya.

"Tugas Tikor sudah transparan, para supplier merupakan pengusaha lokal setempat dan nama-namanya lengkap," ujarnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36