KPK Dalami Dugaan Adanya Arahan Khusus Dari Juliari Batubara Soal Suap Bansos

Juliari Peter Batubara (JPB)/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya arahan khusus dari saat menjabat sebagai Menteri Sosial terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami penyidik kepada saksi yang diperiksa pada hari ini, Rabu (27/1) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, dari empat orang saksi yang dipanggil hari ini, hanya dua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik.

Keduanya adalah, Eko Budi Santoso selaku mantan ADC Menteri Sosial, dan Budi Pamungkas selaku Direktur PT Integra Padma Mandiri.

"Saksi Eko Budi Santoso didalami pengetahuannya terkait peran dan arahan khusus tersangka JPB saat menjabat selaku Mensos dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," ujar Ali kepada wartawan, Rabu malam (27/1).

Sementara untuk saksi Budi Pamungkas, didalami terkait keikutsertaan perusahaan PT Integra Padma Mandiri sebagai salah satu penyedia paket bansos serta didalami terkait teknis pembayaran atas kerjasama pengadaan bansos.

Selain itu kata Ali, ada saksi lainnya yang juga hadir ke KPK meskipun tidak ada dijadwal pemanggilan saksi. Dia adalah, Indah Budi Safitri selaku swasta.

"Yang bersangkutan hadir untuk menyerahkan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Ali.

Indah Budi Safitri sendiri sebelumnya juga pernah diperiksa pada Rabu, 23 Desember 2020. Kala itu, Indah didalami terkait proses pengadaan untuk mengikuti tender dan teknis pembayaran atas pekerjaan penyaluran bansos yang telah didistribusikan.

Ali menambahkan, hari ini, penyidik juga memeriksa tersangka Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) sebagai tersangka.

"Tim penyidik KPK masih terus mendalami partisipasi aktif tersangka AIM dalam proses pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI sekaligus dugaan rincian pemberian sejumlah uang kepada tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dkk," pungkas Ali.

Sementara itu, saksi yang tidak hadir hari ini adalah, mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Ihsan Yunus.

Ketidakhadirannya karena alasan surat pemanggilan tidak sampai. Sehingga, Ihsan Yunus akan dijadwalkan pemeriksaan ulang.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13