Politisi PDIP Ihsan Yunus Tidak Penuhi Panggilan Penyidik, KPK: Surat Belum Diterima, Kami Jadwalkan Ulang

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus/Net

Politisi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus tidak hadir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020, Rabu (27/1).

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, Ihsan dinyatakan tidak hadir dalam pemanggilan perdana sebagai saksi hari ini, dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

"Tidak hadir, rencana pemeriksaan akan dijadwalkan kembali karena surat panggilan belum diterima oleh saksi," ujar Ali kepada wartawan, Rabu siang (27/1).

Ihsan Yunus adalah anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP. Sebelumnya, legislator dari Provinsi Jambi itu menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Banyak yang mengaitkan, Ihsan Yunus dirotasi dari pimpinan Komisi VIII karena disebut-sebut diduga terlibat bansos corona.

Sementara itu, saksi yang sudah hadir yang dipanggil hari ini dalam perkara yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial adalah, Eko Budi Santoso selaku mantan ADC Mensos, dan Budi Pamungkas selaku Direktur PT Integra Padma Mandiri.

Namun demikian, untuk saksi lainnya yang belum diketahui apakah hadir atau tidak ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan adalah, Rajif Bachtiar Amin selaku Direktur PT Mandala Hamonangan Sude.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa lima orang saksi yang terafiliasi dengan Ihsan Yunus, Selasa (26/1).

Yaitu, Lalan Sukmaya selaku Direktur Operasional PT Pertani, Rangga Derana Niode selaku Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Sigit Bawono Prasetyo selaku Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI.

Selanjutnya, Restu Hapsari selaku Staf Ahli Mensos, dan Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam selaku Direktur PT Bumi Pangan Digdaya.

Saksi-saksi yang sudah diperiksa kemarin itu diketahui berkaitan dengan Ihsan Yunus. Pasalnya, PT Pertani, PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Bumi Pangan Digdaya disebut dalam investigasi Tempo sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan Yunus.

Sementara untuk pemanggilan Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI, karena Ihsan Yunus sebelumnya menjabat di Komisi VIII.

Terkait dengan Ihsan Yunus, penyidik juga telah menggeledah rumah kediaman orang tua Ihsan pada 12 Januari 2021 yang terletak di Jalan Raya Hankam Cipayung, Jakarta Timur. Di hari yang sama, penyidik juga menggeledah rumah Staf Ihsan di Perum Rose Garden, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Tidak hanya itu, penyidik juga telah memeriksa adik Ihsan yang bernama Muhammad Rakyan Ikram Yunus pada 14 Januari 2021. Kala itu, Ikram dicecar soal perusahaannya yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan bansos.

Dalam kasus ini, eks Mensos Juliari P. Batubara ditetapkan tersangka bersama empat tersangka lainnya. Yaitu, pejabat pembuat komitmen di Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Gagal Dapat Barang Bukti Saat Geledah Rumah Ihsan Yunus, BIN: Seperti Sandiwara
Hukum

KPK Gagal Dapat Barang Bukti..

25 Februari 2021 13:30
Kode
Hukum

Kode Bina Lingkungan Sudah T..

25 Februari 2021 12:40
Insiden Di Cengkareng Tewaskan 3 Orang, IPW: Hukum Mati Pelaku Dan Copot Kapolres Jakbar!
Hukum

Insiden Di Cengkareng Tewask..

25 Februari 2021 12:37
Kasus Sengketa Tambang Di Sultra Masih Menggantung, Wang Dezhou Surati Kapolri Hingga Komisi III DPR
Hukum

Kasus Sengketa Tambang Di Su..

25 Februari 2021 11:09
Termasuk Ihsan Yunus, 3 Politisi PDIP Hari Ini Dipanggil KPK Dalam Kasus Korupsi Bansos
Hukum

Termasuk Ihsan Yunus, 3 Poli..

25 Februari 2021 10:54
Pimpinan KPK Hingga Ditjen Pas Dipanggil MK Untuk Ikut Bersaksi Di Sengketa Pilkada Boven Digoel
Hukum

Pimpinan KPK Hingga Ditjen P..

25 Februari 2021 10:26
Laporkan 2 Mahasiswanya Ke Polisi, UBL Dinilai Tunjukkan Sikap Otoriter
Hukum

Laporkan 2 Mahasiswanya Ke P..

25 Februari 2021 08:20
Menurut Saksi Ahli Pendapat Di Twitter Adalah Hak Konstitusi Warganegara, Tapi Mengapa Syahganda Dijadikan Tersangka
Hukum

Menurut Saksi Ahli Pendapat ..

25 Februari 2021 07:45