5 Saksi Yang Diduga Dekat Dengan Politisi PDIP Ihsan Yunus Sudah Diperiksa KPK

Goodie Bag Bansos/Net

Lima orang saksi yang diduga dekat dengan politisi PDIP, Ihsan Yunus telah diperiksa KPK dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020 pada Selasa (26/1).

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, lima saksi yang dipanggil semuanya memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

Saksi yang dipanggil pada Selasa (26/1) adalah Lalan Sukmaya selaku Direktur Operasional PT Pertani, Rangga Derana Niode selaku Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Sigit Bawono Prasetyo selaku Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI.

Selanjutnya, Restu Hapsari selaku Staf Ahli Mensos, dan Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam selaku Direktur PT Bumi Pangan Digdaya.

Untuk saksi Lalan, kata Ali, dikonfirmasi terkait perolehan jumlah paket bansos yang di suplai dari produk PT Pertani untuk didistribusikan dalam paket bansos.

Selanjutnya saksi Rangga, dikonfirmasi terkait dengan paket pekerjaan yang diperoleh perusahaan saksi sebagai salah satu dari penyedia produk paket bansos.

Lalu saksi Sigit, didalami pengetahuannya terkait tupoksi Komisi VIII DPR yang bermitra kerja dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemudian saksi Restu yang juga merupakan kader PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Taruna Merah Putih (TMP) ini dikonfirmasi terkait dengan tahapan perencanaan dan penganggaran proyek pengadaan bansos.

Terakhir, saksi Agam dikonfirmasi terkait perusahaan saksi yang mendapatkan pekerjaan sebagai salah satu dari penyuplai produk untuk paket bansos.

Nah, saksi-saksi yang sudah diperiksa kemarin diduga memiliki kedekatan dengan politisi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus, yang namanya ikut disebut dalam dalam sebuah pemberitan terkait kasus ini.

Sebab, PT Pertani, PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Bumi Pangan Digdaya disebut dalam investigasi Tempo sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan Yunus.

Sementara untuk pemanggilan Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI, diduga berhubungan dengan jabatan yang diemban Ihsan Yunus sebelumnya di Komisi VIII DPR.

Untuk saksi Agam, telah diperiksa pada Selasa, 29 Desember 2020. Agam didalami terkait keikutsertaan perusahaan PT Bumi Pangan Digdaya untuk mendapatkan proyek distribusi bansos dan terkait teknis pembayaran atas pelaksanaan kegiatan distribusi bansos.

Kemudian saksi Rangga juga pernah diperiksa pada Senin (18/1). Rangga didalami terkait kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh saksi mengenai aktivitas perusahaan dalam penyediaan dan pelaksanaan distribusi paket sembako.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Gagal Dapat Barang Bukti Saat Geledah Rumah Ihsan Yunus, BIN: Seperti Sandiwara
Hukum

KPK Gagal Dapat Barang Bukti..

25 Februari 2021 13:30
Kode
Hukum

Kode Bina Lingkungan Sudah T..

25 Februari 2021 12:40
Insiden Di Cengkareng Tewaskan 3 Orang, IPW: Hukum Mati Pelaku Dan Copot Kapolres Jakbar!
Hukum

Insiden Di Cengkareng Tewask..

25 Februari 2021 12:37
Kasus Sengketa Tambang Di Sultra Masih Menggantung, Wang Dezhou Surati Kapolri Hingga Komisi III DPR
Hukum

Kasus Sengketa Tambang Di Su..

25 Februari 2021 11:09
Termasuk Ihsan Yunus, 3 Politisi PDIP Hari Ini Dipanggil KPK Dalam Kasus Korupsi Bansos
Hukum

Termasuk Ihsan Yunus, 3 Poli..

25 Februari 2021 10:54
Pimpinan KPK Hingga Ditjen Pas Dipanggil MK Untuk Ikut Bersaksi Di Sengketa Pilkada Boven Digoel
Hukum

Pimpinan KPK Hingga Ditjen P..

25 Februari 2021 10:26
Laporkan 2 Mahasiswanya Ke Polisi, UBL Dinilai Tunjukkan Sikap Otoriter
Hukum

Laporkan 2 Mahasiswanya Ke P..

25 Februari 2021 08:20
Menurut Saksi Ahli Pendapat Di Twitter Adalah Hak Konstitusi Warganegara, Tapi Mengapa Syahganda Dijadikan Tersangka
Hukum

Menurut Saksi Ahli Pendapat ..

25 Februari 2021 07:45