Komnas HAM: Satu Ganjalan Mengatasi Kasus Penyiksaan, OPCAT Belum Diratifikasi Pemerintah

Wakil Keta Komnas HAM, Amirudin/Net

Permasalahan penyiksaan yang terjadi di Indonesia asih belum bisa teratasi dengan baik, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Wakil Keta Komnas HAM, Amirudin menagatakan, pihaknya meihat satu hal yang mengganjal penanganan kasus-kasus penyiksaan di Tanah Air.

Salah satu persoalan yang dia sebutkan dan paling penting adalah Optional Protocal Convention Against Tortutre (OPCAT) atau Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

"Dalam mengatasi penyiksaan ini, ada satu hal yang masih mengganjal sampai saat ini. Yaitu, belum diratifikasinya oleh pemerintah tentang OPCAT atau konvensi anti penyiksaan ini," ujar Amirudin dalam diskusi virtual Dewan Pers bertajuk, 'Dukugan Pers Terhadap Pencegahan Penyiksaan', Selasa (26/1).

Menurut Amirudin, OPTAC sangat dibutuhkan untuk penanganan kasus penyiksaan di Indonesia. Sebab di dalamnya, ada aturan mengenai kewajiban negara untuk menyediakan pengembangan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum dalam hal menangani kasus penyiksaan.

"Jika itu sudah ada maka mekanisme hukum nasional kita bisa dibentuk," ungkapnya.

Oleh karena itu, Komnas HAM bersama lembaga yang lain akan mencoba mengambil inisiatif mengajukan ini (ratifikasi OPTAC ke pemerintah)," demikian Amirudin.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, Amankan Dokumen Terkait Perkara
Hukum

KPK Geledah Rumah Penyuap Nu..

03 Maret 2021 19:57
Jaksa KPK Singgung Soal Sewa Pesawat Pribadi Oleh Juliari Batubara Dipersidangan Pemberi Suap Bansos
Hukum

Jaksa KPK Singgung Soal Sewa..

03 Maret 2021 19:44
Komite IV DPD RI Desak Kejagung Tuntaskan Korupsi PT Asabri
Hukum

Komite IV DPD RI Desak Kejag..

03 Maret 2021 19:39
Sekjen Kemensos Hartono Bantah Kecipratan Duit Operasional Bansos Dari Tersangka
Hukum

Sekjen Kemensos Hartono Bant..

03 Maret 2021 19:03
Di Persidangan, Sekjen Kemensos Ngaku Pernah Dengar Kabar Vendor Proyek Bansos Diminta Uang Operasional
Hukum

Di Persidangan, Sekjen Kemen..

03 Maret 2021 18:25
Eks Dirjen KKP Zulficar Mochtar Pernah Dipaksa Tandatangani Dokumen Usai Ditelepon Edhy Prabowo
Hukum

Eks Dirjen KKP Zulficar Moch..

03 Maret 2021 17:41
Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Menemukan Dugaan Korupsi Anak Buahnya
Hukum

Sri Mulyani Klaim Pertama Ka..

03 Maret 2021 14:41
Sespri Edhy Prabowo Ternyata Pernah Jadi Importir Durian Sebelum Beralih Urus Benur
Hukum

Sespri Edhy Prabowo Ternyata..

03 Maret 2021 14:26