Hal itu merupakan salah satu materi pemeriksaan yang dijalani oleh Victorius selama tujuh jam lamanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/1).
"Victorius Saut H.S dikonfirmasi terkait dengan proses pengusulan anggaran dan teknis pengadaan Bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kemensos RI," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin malam (25/1).
Pantauan
Kantor Berita Politik RMOL, Victorius telah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 18.10 WIB
Usai diperiksa itu, Victorius hanya bungkam saat dilontarkan beberapa pertanyaan terkait suap bansos yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial.
KPK saat ini diketahui sedang fokus untuk menyelesaikan berkas perkara penyidikan terhadap tersangka pemberi suap.
Karena, pada awal Februari nanti, berkas perkara penyidikan tersangka pemberi suap harus sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera disidangkan.
KPK pun juga akan membuka penyelidikan baru untuk menjerat pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat.
Bahkan, KPK berencana akan menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terkait adanya kerugian negara yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Juliari yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP PDIP telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK pada Minggu (6/12).
Selain Juliari, KPK juga menetapkan tersangka lainnya. Yaitu, Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos yang juga tersangka penerima suap.
Sedangkan tersangka pemberi suap adalah, Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) selaku Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama dan Harry Sidabuke (HS) selaku swasta.
Dalam perkara ini, Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket sembako.
Juliari diduga telah menerima uang suap sebesar Rp 17 miliar yang diberikan oleh tersangka Matheus Joko Santoso sebanyak dua kali.
Yaitu, pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama sebesar Rp 8,2 miliar. Dan pada periode kedua sebesar Rp 8,8 miliar.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (RSKPN) Kementerian Sosial (Kemensos), Victorius Saut Hamonangan Siahaan dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengusulan anggaran bantuan sosial (bansos) sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: