Setelah Tahan Mantan Petinggi BIG Dan LAPAN, KPK Tahan Komisaris PT AIP Kasus Korupsi Pengadaan CSRT

Lissa Rukmi Utari (LRS) selalu Komisaris PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) ditahan KPK/RMOL

Penyidik KPK kembali menahan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) berkerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015.

Tersangka yang ditahan hari ini, Senin (25/1) adalah Lissa Rukmi Utari (LRS) selalu Komisaris PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP).

"Setelah memeriksa saksi sebanyak 46 orang, untuk kepentingan penyidikan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak 25 Januari 2021 sampai dengan 13 Februari 2021 di Rutan Polres Jakarta Selatan," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin sore (25/1).

Alex menjelaskan, pada tahun 2015, BIG melaksanakan kerjasama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT dengan total anggaran sebesar Rp 187 miliar.

Sebelum proyek dimulai, tersangka telah diundang oleh tersangka Priyadi Kardono (PRK) selaku Kepala BIG periode 2014-2016, dan Muchamad Muchlis (MUM) selaku Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada LAPAN periode 2013-2015 untuk membahas persiapan pengadaan tersebut.

Pembahasan proyek tersebut pun ditindaklanjuti melalui beberapa pertemuan dan disepakati untuk merekayasa penyusunan berbagai dokumen kerangka acuan kerja (KAK) sebagai dasar pelaksanaan CSRT dengan mengunci spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut.

"LRS diduga menerima penuh pembayaran atas pengadaan CSRT tersebut dengan aktif melakukan penagihan pembayaran tanpa dilengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan penagihan dan barang-barang yang disuplai harganya pun telah di mark-up sedemikian rupa dan tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan," jelasnya.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya pada Rabu (20/1) kemarin, KPK telah menahan dua tersangka dalam perkara ini. Yaitu, Priyadi Kardono (PRK) dan Muchamad Muchlis (MUM).

Perkara ini pun dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 179,1 miliar.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, Amankan Dokumen Terkait Perkara
Hukum

KPK Geledah Rumah Penyuap Nu..

03 Maret 2021 19:57
Jaksa KPK Singgung Soal Sewa Pesawat Pribadi Oleh Juliari Batubara Dipersidangan Pemberi Suap Bansos
Hukum

Jaksa KPK Singgung Soal Sewa..

03 Maret 2021 19:44
Komite IV DPD RI Desak Kejagung Tuntaskan Korupsi PT Asabri
Hukum

Komite IV DPD RI Desak Kejag..

03 Maret 2021 19:39
Sekjen Kemensos Hartono Bantah Kecipratan Duit Operasional Bansos Dari Tersangka
Hukum

Sekjen Kemensos Hartono Bant..

03 Maret 2021 19:03
Di Persidangan, Sekjen Kemensos Ngaku Pernah Dengar Kabar Vendor Proyek Bansos Diminta Uang Operasional
Hukum

Di Persidangan, Sekjen Kemen..

03 Maret 2021 18:25
Eks Dirjen KKP Zulficar Mochtar Pernah Dipaksa Tandatangani Dokumen Usai Ditelepon Edhy Prabowo
Hukum

Eks Dirjen KKP Zulficar Moch..

03 Maret 2021 17:41
Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Menemukan Dugaan Korupsi Anak Buahnya
Hukum

Sri Mulyani Klaim Pertama Ka..

03 Maret 2021 14:41
Sespri Edhy Prabowo Ternyata Pernah Jadi Importir Durian Sebelum Beralih Urus Benur
Hukum

Sespri Edhy Prabowo Ternyata..

03 Maret 2021 14:26