Waktu Terbatas, KPK Segera Rampungkan Berkas Pemberi Suap Juliari Batubara

Plt Jubir penindakan KPK, M. Ali FIkri/RMOL

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyelesaikan berkas perkara penyidikan tersangka pemberi suap bantuan sosial (Bansos) sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih fokus untuk menyelesaikan terlebih dahulu perkara suap yang menjerat Juliari Peter Batubara (JBP) saat menjabat Menteri Sosial.

Hal itu dikarenakan, penyidik hanya mempunyai waktu selama dua bulan untuk menyelesaikan berkas perkara terhadap pihak pemberi suap.

"Perkara ini kan harus cepat ya selaku pemberi suap itu menurut ketentuan Undang-Undang itu hanya bisa ditahan selama waktu 20 hari pertama dan 40 (hari selanjutnya). Jadi kurang lebih dua bulan harus selesai," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (20/1).

Sementara itu, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengatakan bahwa, bekas perkara penyidikan untuk tersangka pemberi suap harus sudah dinyatakan lengkap atau P21 untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dilanjutkan proses persidangan pada awal Pebruari.

"Awal Februari harus segera P21," kata Karyoto.

Sehingga kata Karyoto, pihaknya akan terlebih dahulu fokus kepada perkara suap.

Apalagi, Karyoto mengaku mengalami beberapa kendala untuk menyelidiki keterlibatan lain, yaitu selain keterbatasan waktu, KPK juga kekurangan personel.

Sementara itu, untuk keterlibatan pihak lain maupun adanya kerugian negara seperti pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, akan masuk dalam penyelidikan baru.

"Karena begitu Pasal 2, Pasal 3, periksa ini periksa ini periksa ini, itu gak cukup waktu. Karena bulan awal Februari harus segera P21. Makanya ini ditarik mundur kita kembali ke penyelidikan," jelas Karyoto.

Dengan demikian, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara untuk tersangka pemberi suap. Yaitu, Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) selaku Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama dan Harry Sidabuke (HS) selaku swasta.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Gagal Dapat Barang Bukti Saat Geledah Rumah Ihsan Yunus, BIN: Seperti Sandiwara
Hukum

KPK Gagal Dapat Barang Bukti..

25 Februari 2021 13:30
Kode
Hukum

Kode Bina Lingkungan Sudah T..

25 Februari 2021 12:40
Insiden Di Cengkareng Tewaskan 3 Orang, IPW: Hukum Mati Pelaku Dan Copot Kapolres Jakbar!
Hukum

Insiden Di Cengkareng Tewask..

25 Februari 2021 12:37
Kasus Sengketa Tambang Di Sultra Masih Menggantung, Wang Dezhou Surati Kapolri Hingga Komisi III DPR
Hukum

Kasus Sengketa Tambang Di Su..

25 Februari 2021 11:09
Termasuk Ihsan Yunus, 3 Politisi PDIP Hari Ini Dipanggil KPK Dalam Kasus Korupsi Bansos
Hukum

Termasuk Ihsan Yunus, 3 Poli..

25 Februari 2021 10:54
Pimpinan KPK Hingga Ditjen Pas Dipanggil MK Untuk Ikut Bersaksi Di Sengketa Pilkada Boven Digoel
Hukum

Pimpinan KPK Hingga Ditjen P..

25 Februari 2021 10:26
Laporkan 2 Mahasiswanya Ke Polisi, UBL Dinilai Tunjukkan Sikap Otoriter
Hukum

Laporkan 2 Mahasiswanya Ke P..

25 Februari 2021 08:20
Menurut Saksi Ahli Pendapat Di Twitter Adalah Hak Konstitusi Warganegara, Tapi Mengapa Syahganda Dijadikan Tersangka
Hukum

Menurut Saksi Ahli Pendapat ..

25 Februari 2021 07:45