Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua orang saksi yang diperiksa pada Senin kemarin (18/1).
Kedua saksi yang dimaksud adalah, Isro Budi Nauli selaku swasta, dan Rangga Derane Niode selaku Direktur Utama (Dirut) PT Mandala Hamonangan Sude.
"Dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK terkait kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua saksi mengenai aktivitas perusahaan dalam penyediaan dan pelaksanaan distribusi paket sembako untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/1).
Kedua saksi tersebut diperiksa untuk tersangka Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos yang juga pemilik PT Rajawali Parama Indonesia (RPI)
Sementara itu, untuk saksi Daning Saraswati selaku Komisaris PT RPI, yang juga dipanggil kemarin, dijadwalkan ulang pada hari ini, Selasa (19/1).
Dalam perkara ini, penyidik juga telah memanggil petinggi di PT Mandala Hamonangan Sude. Yaitu, Rajif Amin selaku Direktur Keuangan (Dirkeu) pada Rabu (23/12) dan Rabu (13/1).
Beberapa waktu lalu, penyidik KPK juga telah memanggil beberapa petinggi perusahaan lainnya yang juga diduga mendapatkan proyek yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) selaku Menteri Sosial.
Yaitu, Ivo Wongkaren yang didalami alasan perusahaannya mendapatkan proyek yang menjerat Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP PDI-P ini pada Jumat (15/1).
Ivo sendiri tercatat sebagai Direktur PT Mitra Energi Persada (MEP) dan pernah menjabat sebagai Dirut PT Dwimumti Graha Elektrindo (DGE) dan Dirut PT Satria Mega Kencana (SMK)
Ivo pun bungkam kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan.
Ivo tidak menjawab pertanyaan soal keterkaitan dengan proyek bansos, terkait kedekatannya dengan anggota Fraksi PDIP DPR RI, Herman Herry yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) dan pemegang saham PT Satria Mega Kencana, serta keterkaitannya dengan pengadaan goodie bag.
"Makasih ya, maaf ya, maaf ya," singkat Ivo sembari mengangkat tangannya menolak menjawab kepada wartawan usai menjalai pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam (15/1).
Nama Herman Herry sendiri sempat disinggung oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto.
Menurut Satyo, dari hasil bocoran berita acara pemeriksaan (BAP), Juliari dan tersangka Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, politisi PDIP itu patut diduga ikut bermain dalam proyek bansos dengan mendirikan beberapa perusahaan baru sebagai vendor penyedia bansos.
"Dari 100 persen yang menjadi vendor bansos banyak perusahaan yang baru didirikan satu hingga dua bulan dan perusahaan tersebut dimiliki oleh pejabat-pejabat, tidak menutup kemungkinan Herman Herry sebagai politisi PDI Perjuangan ikut di sana," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/1).
Selain nama Herman Herry yang mencuat, juga ada nama politisi PDIP yang juga menjadi sorotan. Yaitu, Ihsan Yunus yang merupakan anggota Fraksi PDIP DPR RI.
KPK pun disebut-sebut telah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berada di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa (12/1). Di hari yang sama, penyidik juga menggeledah rumah di Perum Rose Garden, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga merupakan rumah Staf Ihsan.
Tidak hanya itu, adik Ihsan pun yang bernama Muhammad Rakyan Ikram Yunus juga telah diperiksa penyidik pada Kamis (14/1).
"Didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," kata Ali kepada wartawan, Jumat malam (15/1).
Juliari telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK pada 6 Desember 2020. Selain Juliari, KPK juga menetapkan tersangka lainnya. Yaitu, Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos yang juga tersangka penerima suap.
Sedangkan tersangka pemberi suap adalah, Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) selaku Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama dan Harry Sidabuke (HS) selaku swasta.
Dalam perkara ini, Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket sembako. Dia diduga telah menerima uang suap sebesar Rp 17 miliar yang diberikan oleh tersangka Matheus Joko Santoso sebanyak dua kali.
Yaitu, pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama sebesar Rp 8,2 miliar, dan pada periode kedua sebesar Rp 8,8 miliar.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kontrak kerjasama perusahaan yang mendapat proyek distribusi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. 
