KPK Pertanyakan Alasan Perusahaan Ivo Wongkaren Dapat Proyek Distribusi Bansos

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/Net

Direktur PT Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal alasan perusahaannya mendapatkan proyek distribusi bantuan sosial (bansos) sembako di Kementerian Sosial (Kemensos).

Pertanyaan itu disampaikan penyidik kepada Ivo Wongkaren saat diperiksa menjadi saksi untuk tersangka Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos) pada Jumat lalu (15/1).

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menjelaskan bahwa Ivo Wongkaren didalami pengetahuannya tentang proses penerimaan proyek tersebut.

“Mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi Bansos pada wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI serta teknis pembayaran atas kerjasama tersebut," ujarnya kepada wartawan, Minggu (17/1).

Namun, Ali tidak merinci nama perusahaan milik Ivo Wongkaren yang disebut mendapatkan proyek bansos.

Ivo Wongkaren yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Dwimumti Graha Elektrindo (DGE) dan Dirut PT Satria Mega Kencana (SMK) bungkam usai selesai diperiksa pada Jumat malam (15/1).

Saat ditanyai hasil penyidikan, Ivo tidak mau mengungkapkan keterkaitannya dengan proyek bansos. Termasuk kedekatannya dengan anggota Fraksi PDIP DPR RI, Herman Herry yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) dan pemegang saham PT Satria Mega Kencana.

Ivo Wongkaren juga bungkam saat wartawan mencoba bertanya tentang keterkaitannya dengan pengadaan goodie bag bansos.

"Makasih ya, maaf ya, maaf ya," singkat Ivo sembari mengangkat tangannya menolak menjawab kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam (15/1).

Nama Herman Herry sendiri sempat disinggung oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto.

Menurut Satyo, dari hasil bocoran berita acara pemeriksaan (BAP), Juliari dan tersangka Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos), politisi PDIP itu patut diduga ikut bermain dalam proyek bansos dengan mendirikan beberapa perusahaan baru sebagai vendor penyedia bansos.

"Dari 100 persen yang menjadi vendor bansos banyak perusahaan yang baru didirikan satu hingga dua bulan dan perusahaan tersebut dimiliki oleh pejabat-pejabat, tidak menutup kemungkinan Herman Herry sebagai politisi PDI Perjuangan ikut di sana," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/1).

Selain nama Herman Herry yang mencuat, juga ada nama politisi PDIP yang juga menjadi sorotan. Yaitu, Ihsan Yunus yang merupakan anggota Fraksi PDIP DPR RI.

KPK disebut-sebut telah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berada di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa (12/1).

Di hari yang sama, penyidik juga menggeledah rumah di Perum Rose Garden, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat yang merupakan rumah Staf Ihsan.

Tak hanya itu, adik Ihsan pun yang bernama Muhammad Rakyan Ikram Yunus juga telah diperiksa penyidik pada Kamis (14/1).

"Didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," kata Ali kepada wartawan, Jumat malam (15/1).

Dalam perkara ini, penyidik telah memanggil beberapa saksi dari pihak Kemensos lainnya maupun perusahaan yang mendapatkan proyek pengadaan bansos.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Gagal Dapat Barang Bukti Saat Geledah Rumah Ihsan Yunus, BIN: Seperti Sandiwara
Hukum

KPK Gagal Dapat Barang Bukti..

25 Februari 2021 13:30
Kode
Hukum

Kode Bina Lingkungan Sudah T..

25 Februari 2021 12:40
Insiden Di Cengkareng Tewaskan 3 Orang, IPW: Hukum Mati Pelaku Dan Copot Kapolres Jakbar!
Hukum

Insiden Di Cengkareng Tewask..

25 Februari 2021 12:37
Kasus Sengketa Tambang Di Sultra Masih Menggantung, Wang Dezhou Surati Kapolri Hingga Komisi III DPR
Hukum

Kasus Sengketa Tambang Di Su..

25 Februari 2021 11:09
Termasuk Ihsan Yunus, 3 Politisi PDIP Hari Ini Dipanggil KPK Dalam Kasus Korupsi Bansos
Hukum

Termasuk Ihsan Yunus, 3 Poli..

25 Februari 2021 10:54
Pimpinan KPK Hingga Ditjen Pas Dipanggil MK Untuk Ikut Bersaksi Di Sengketa Pilkada Boven Digoel
Hukum

Pimpinan KPK Hingga Ditjen P..

25 Februari 2021 10:26
Laporkan 2 Mahasiswanya Ke Polisi, UBL Dinilai Tunjukkan Sikap Otoriter
Hukum

Laporkan 2 Mahasiswanya Ke P..

25 Februari 2021 08:20
Menurut Saksi Ahli Pendapat Di Twitter Adalah Hak Konstitusi Warganegara, Tapi Mengapa Syahganda Dijadikan Tersangka
Hukum

Menurut Saksi Ahli Pendapat ..

25 Februari 2021 07:45