Pengamat Hukum: Karena Ada Kerugian Negara Harusnya MA Tolak PK Kokos Leo Lim

Kokos Leo Lim (kemeja putih lengan panjang) saat digelandang tim intelijen Kajati DKI Jakarta/RMOL

Kokos Leo Lim tidak menerima putusan pengadilan yang memvonis dirinya empat tahun penjara atas tindak pidana korupsi pengadaan batubara di PLN Muaraenim, Sumatera Selatan. Koruptor Rp 477 miliar itu resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap vonis yang dijatuhkan.

Pengamat hukum Universitas Bung Karno, Hudy Yusuf berpandangan, dalam perkara ini, yang harus dikedepankan adaah subtansi hukum ketimbang prosedur dalam arti PK merupakan hak yang dimiliki oleh seorang narapidana namun subtansi hukum dalam hal ini ialah kerugian negara.

"Kalau saya melihat, disana ada kerugian negara oleh karena itu, MA harus menolak PK yang bersangkutan," kata Hudy saat dihubungi di Jakarta, Kamis (14/1).

Padahal, menurut Sekjen Law Enforcement Watch (LEW) ini vonis hukuman penjara selama empat tahun sudah sangat cukup ringan bagi seorang koruptor yang merugikan negara ratusan miliar.  

"Kan sudah jelas, secara logika sederhana, terjadi kerugian negara ya pelaku tetap harus dihukum," tandas Hudy.

HAl senada juga diutarakan oleh anggota Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) Agus Rihat Manalu. Dalam kasus PK Kokos Leo Lim dengan vonis penjara empat tahun sudah sangat melukai hati rakyat.

"Dengan hukuman 4 tahun ini sangat minimal, dan sebenarnya masih menciderai hati masyarakat, bayangkan dengan kerugian negara Rp 477 miliar," tandas Agus.

Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim merupakan Dirut PT Tansri Madjid Energi (PT TME) mengatur siasat proyek pengadaan Batubara di PLN Muaraenim.

Kokos mengatur sedemikian rupa agar operasi pengusahaan penambangan batubara agar jatuh kepadanya. Ia melakukan serangkaian perbuatan yaitu tidak melakukan desk study dan kajian teknis, melakukan pengikatan kerja sama jual-beli batu bara yang masih berupa cadangan serta membuat kerja sama tidak sesuai spesifikasi batu bara yang ditawarkan.

Akibat tindak pidana korupsi itu, uang negara mengucur ke rekening Kokos sebesar Rp 477 miliar. Belakangan batubara yang dijanjikan tidak sesuai hingga menyebabkan negara merugi.

Januari 2019, Kokos menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada Mei Kokos dituntut jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara, denda sebesar Rp 1miliar subdisair 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 477 miliar.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Dalam Waktu Dekat Kejagung Bakal Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Asabri
Hukum

Dalam Waktu Dekat Kejagung B..

27 Januari 2021 23:22
Usut Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Sudah Periksa 34 Saksi
Hukum

Usut Dugaan Korupsi BPJS Ket..

27 Januari 2021 22:07
KPK Dalami Dugaan Adanya Arahan Khusus Dari Juliari Batubara Soal Suap Bansos
Hukum

KPK Dalami Dugaan Adanya Ara..

27 Januari 2021 21:38
Saksi Kasus Edhy Prabowo Diduga Tidak Jujur, KPK Siapkan Jerat Pasal Merintangi Penyidikan
Hukum

Saksi Kasus Edhy Prabowo Did..

27 Januari 2021 21:18
Dari Kesaksian Alayk Mubarok, Diduga Uang Suap Benur Juga Diterima Iis Rosyita Dewi
Hukum

Dari Kesaksian Alayk Mubarok..

27 Januari 2021 20:50
Fakta Baru Kasus Ekspor Benur, KPK: Edhy Prabowo Beli Dan Minum Wine Pakai Uang Hasil Suap
Hukum

Fakta Baru Kasus Ekspor Benu..

27 Januari 2021 20:36
Dengan Memproses Abu Janda Dan Deny Siregar, Jadi Bukti Komitmen Listyo Sigit Sebagai Kapolri
Hukum

Dengan Memproses Abu Janda D..

27 Januari 2021 19:03
Wanita Cantik Ini Bungkam Usai 6 Jam Diperiksa KPK Pada Kasus Edhy Prabowo
Hukum

Wanita Cantik Ini Bungkam Us..

27 Januari 2021 18:06