Judicial Review UU Penyiaran Ditolak MK, Ini Pertimbangannya

Mahkamah Konstitusi/Net

Gugatan Uji Materi (Juducial Review/JR) Pasal 1 ayat 2 undang-undang (UU) 32/2002 tentang Penyiaran di tolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan yang diajukan stasiun televisi swasta, RCTI dan INews tersebut dibacakan dalam Sidang Putusan oleh MK, di Ruang Sidang Utama, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/1).

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Sidang MK, Anwar Usman membacakan putusan.

Dalam pertimbangannya, MK memiliki beberapa alasan menolak JR satu pasal di UU Penyiaran itu. Pertama, disebutkan layanan Over The Top (OTT)  yang menggunakan internet seperti konten Youtube, Netflix dan lain-lainnya yang sejenis adalah bukan penyiaran.

Karena, OTT bersifat Private dan eksklusif. Berbeda dengan penyiaran yang disiarkan secara umum seperti di siaran televisi dan radio.

Alasan kedua, yan dimaksud penyiaran adalah siaran secara serentak dan bersamaan tergantung masyarakat menonton. Berbeda dengan OTT, di mana hak sepenuhnya berada di masyarakat.

Alasan ketiga, OTT sudah diatur di dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya yang terkait konten yang bermuatan pornografi, SARA, ujaran kebencian, dan pelanggaran kekayaan intelektual.

Kemudian alasan selanjutnya adalah OTT merupakan bagian dari ruang cyber yang tidak terbatas territory, berbeda dengan penyiaran. Serta yang terakhir, jika OTT perlu diatur lebih koperhensif, MK menyebut itu sepenuhnya ada di kewenangan pembentuk undang-undang.

Dalam gugatannya, RCTI dan INews meminta setiap siaran yang menggunakan internet, seperti YouTube hingga Netflix, tunduk pada UU Penyiaran. Sebab jika tidak, dikhawatirkan muncul konten yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Oleh karenanya, mereka mengajukan JR UU Penyiaran, khususnya yang diatur di dalam Pasal Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran," begitu bunyi Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Dalam Waktu Dekat Kejagung Bakal Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Asabri
Hukum

Dalam Waktu Dekat Kejagung B..

27 Januari 2021 23:22
Usut Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Sudah Periksa 34 Saksi
Hukum

Usut Dugaan Korupsi BPJS Ket..

27 Januari 2021 22:07
KPK Dalami Dugaan Adanya Arahan Khusus Dari Juliari Batubara Soal Suap Bansos
Hukum

KPK Dalami Dugaan Adanya Ara..

27 Januari 2021 21:38
Saksi Kasus Edhy Prabowo Diduga Tidak Jujur, KPK Siapkan Jerat Pasal Merintangi Penyidikan
Hukum

Saksi Kasus Edhy Prabowo Did..

27 Januari 2021 21:18
Dari Kesaksian Alayk Mubarok, Diduga Uang Suap Benur Juga Diterima Iis Rosyita Dewi
Hukum

Dari Kesaksian Alayk Mubarok..

27 Januari 2021 20:50
Fakta Baru Kasus Ekspor Benur, KPK: Edhy Prabowo Beli Dan Minum Wine Pakai Uang Hasil Suap
Hukum

Fakta Baru Kasus Ekspor Benu..

27 Januari 2021 20:36
Dengan Memproses Abu Janda Dan Deny Siregar, Jadi Bukti Komitmen Listyo Sigit Sebagai Kapolri
Hukum

Dengan Memproses Abu Janda D..

27 Januari 2021 19:03
Wanita Cantik Ini Bungkam Usai 6 Jam Diperiksa KPK Pada Kasus Edhy Prabowo
Hukum

Wanita Cantik Ini Bungkam Us..

27 Januari 2021 18:06