Kasus Bansos, KPK Buka Peluang Periksa Perusahaan Tekstil PT Sritex

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil siapapun pihak yang mengetahui rangkaian peristiwa terkait suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri atas desakan dari banyak pihak agar KPK memeriksa pihak PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

"Pemanggilan saksi itu bukan karena adanya desakan pihak-pihak lain. Namun karena memang jika ada kebutuhan dalam proses penyidikan," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/1).

Ditambahkan Ali, pihak-pihak yang dipanggil dalam pemeriksaan sebagai saksi adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara dengan tujuan untuk membuat terang perkara.

Namun demikian, masih kata Ali, KPK memastikan akan memanggil siapapun, termasuk Sritex, yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dalam perkara yang menjerat eks Mensos, Juliari P. Batubara.

"Kami memastikan siapapun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara ini tentu akan kami panggil sebagai saksi," pungkas Ali.

Nama Sritex muncul dalam perkara korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos) karena disebut sebagai pihak yang menggarap pengadaan goodie bag atau tas bansos.

Dalam investigasi Majalah Tempo, Sritex mendapatkan proyek itu atas rekomendasi dari putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Pada laporan tersebut, Gibran disebut-sebut dengan istilah "Anak Pak Lurah" yang memberikan rekomendasi Sritex kepada Juliari untuk menggarap proyek tersebut.

Pihak Sritex sendiri telah membantah mendapatkan rekomendasi dari Gibran agar mendapatkan proyek pembuatan tas kain bansos.

Sritex mengaku, pihaknya dihubungi oleh pihak Kemensos mengenai kebutuhan tas tersebut pada Aril 2020 lalu. Pemesanan itu pun diklaim telah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Gibran juga telah membantah bahwa dirinya menjadi pihak pemberi rekomendasi Sritex kepada Juliari.

Sementara itu, dalam laporan yang disampaikan solopos.com pada Juli 2020, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Hartono Laras pernah mengatakan, pihaknya mempercayakan pembuatan 1,9 juta tas bansos kepada Sritex dan mitra kerja Sritex.

Hartono Laras sendiri pada hari ini dipanggil penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Juliari.

Pernyataan Hartono sedikit berbeda dengan laporan Tempo.co pada awal September 2020, bahwa Juliari menyebut Kemensos memesan tas bansos kepada Sritex sebanyak 10 juta tas.

Kemensos sendiri telah menggelontorkan sebanyak 22,8 juta paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek di 2020.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit dan menemukan dugaan penggelembungan anggaran pembuatan goodie bag bertulisan "Bantuan Presiden RI Melalui Kementerian Sosial".

Dalam risalah pemeriksaan yang diperoleh Tempo, BPKP menghitung kelebihan pembayaran dalam pengadaan goodie bag sebesar Rp 6,09 miliar. Angka ini didapat berdasarkan pemeriksaan pengadaan 7,07 juta paket senilai Rp 2,27 triliun dalam program penyaluran tahap 1 sampai tahap 4.

Perhitungan itu didapat dari hasil anggaran Kemensos untuk pembelian tas sebesar Rp 15 ribu per buah dengan ongkos wajar produksi tas kain yang hanya sebesar Rp 6.500 per buah.

Artinya, terdapat selisih harga sebesar Rp 8.500 per buah.

Sritex pun dianggap memberikan tawaran harga yang mahal, yakni sebesar Rp 12.300 per buah.

Jika dibanding dengan ongkos wajar, maka terjadi selisih sebesar Rp 5.800 per buah dari harga tawaran Sritex.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Sidang lanjutan, PN Depok Tolak Eksepsi Syahganda Nainggolan
Hukum

Sidang lanjutan, PN Depok To..

22 Januari 2021 01:04
Penanganan Kasus Kematian 6 Pemuda Oleh Komnas HAM Jauh Dari Harapan, TP3 Tegaskan Sikap
Hukum

Penanganan Kasus Kematian 6 ..

21 Januari 2021 19:06
Usut Mega Korupsi, Kejagung Periksa Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan
Hukum

Usut Mega Korupsi, Kejagung ..

21 Januari 2021 18:42
KPK Tidak Mungkin Kehilangan Akal, Persoalannya Berani Atau Tidak Usut Korupsi Bansos?
Hukum

KPK Tidak Mungkin Kehilangan..

21 Januari 2021 18:05
KPK Sidik Dugaan Korupsi Terakit Pengadaan Six Roll Mill Pabrik Gula PTPN XI
Hukum

KPK Sidik Dugaan Korupsi Ter..

21 Januari 2021 17:33
Baru Diperiksa Sekali Karena Tidak Mau Buka Suara, Ini Respon Kuasa Hukum Juliari Batubara
Hukum

Baru Diperiksa Sekali Karena..

21 Januari 2021 17:01
Beberapa Perusahaan Yang Dapat Proyek Bansos Ternyata Beli Barang Ke Lucky Falian Dari PT Agri Tekh
Hukum

Beberapa Perusahaan Yang Dap..

21 Januari 2021 16:23
Rocky Gerung: 97 Persen Sosok
Hukum

Rocky Gerung: 97 Persen Soso..

21 Januari 2021 14:32