KORUPSI BANSOS

Alat Komunikasi Disita, KPK Harus Dalami Peran Anggota DPR PDIP Ihsan Yunus

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua rumah di Jakarta dan Bekasi, Selasa (12/1). Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat eks Mensos Juliari P. Batubara.

Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK mengamankan alat komunikasi dan dokumen terkait perkara. Selanjutnya akan dilakukan analisa dan segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti.

KPK secara resmi memang tidak merinci kediaman siapa yang digeledah di dua lokasi tersebut.

Namun, dari informasi yang diterima wartawan, rumah yang berada di Cipayung, Jakarta adalah kediaman orang tua dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus.

Adapun rumah yang berada di Bekasi, dikabarkan merupakan kediaman dari salah seorang staf Ihsan Yunus.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, KPK harus memeriksa Ihsan Yunus. Apakah yang bersangkutan ada kaitan dalam kasus ini.

"KPK harus memanggil Ihsan Yunus agar bisa mendalami," ujar Uchok Sky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/1).

Pengamat anggaran ini tidak yakin hanya dua orang rekanan bansos yang terlibat. Dia curiga ada banyak pihak yang terlibat dalam pengadaan bansos Covid-19 ke masyarakat.

"Masa baru dua orang rekanan bansos Ardian IM dan Harry Sidabuke yang sudah dijadikan tersangka. Seharus lebih dari dua orang dong, karena yang jadi rekanan bansos Kemensos itu lebih dari dua orang," ucapnya.

"Selain rekanan, jangan lupa KPK juga harus cari para calo bansos Kemensos tersebut," demikian Uchok Sky menambahkan.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Tiga penerima suap, dan dua pemberi suap.

Penerima suap, Juliari Peter Batubara (JPB) selaku Menteri Sosial, dan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW). Adapun pemberi suap dari pihak swasta, Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

KPK menduga, politisi PDIP Juliari Batubara yang saat itu menjabat Mensos menerima suap senilai Rp. 17 miliar dari fee pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek selama dua tahap.

Fee dipatok sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos. Dengan demikian total dana yang diduga telah diterima sebanyak Rp 17 miliar.

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Dengan Memproses Abu Janda Dan Deny Siregar, Jadi Bukti Komitmen Listyo Sigit Sebagai Kapolri
Hukum

Dengan Memproses Abu Janda D..

27 Januari 2021 19:03
Wanita Cantik Ini Bungkam Usai 6 Jam Diperiksa KPK Pada Kasus Edhy Prabowo
Hukum

Wanita Cantik Ini Bungkam Us..

27 Januari 2021 18:06
Pigai: Saya Minta Ambroncius Jadi Whistleblower Untuk Buka Gerakan Dan Skenario Sistematis Rasialisme
Hukum

Pigai: Saya Minta Ambroncius..

27 Januari 2021 17:57
Solidaritas Mahasiswa Hukum Desak KPK Telusuri Aliran Uang Korupsi Bansos Ke PDIP
Hukum

Solidaritas Mahasiswa Hukum ..

27 Januari 2021 17:50
Termasuk Ketua KONI, 30 Saksi Diperiksa Kejari Tangsel Dalam Dugaan Korupsi Dana Hibah
Hukum

Termasuk Ketua KONI, 30 Saks..

27 Januari 2021 17:20
Pendemo Berdaster: KPK Tidak Banci, Tangkap Dan Adili Puan Maharani Dan Herman Herry
Hukum

Pendemo Berdaster: KPK Tidak..

27 Januari 2021 15:08
Politisi PDIP Ihsan Yunus Tidak Penuhi Panggilan Penyidik, KPK: Surat Belum Diterima, Kami Jadwalkan Ulang
Hukum

Politisi PDIP Ihsan Yunus Ti..

27 Januari 2021 14:19
Kasus Suap Ekspor Benur, Eks Caleg Gerindra Penuhi Panggilan KPK
Hukum

Kasus Suap Ekspor Benur, Eks..

27 Januari 2021 12:24