Pakar Hukum Nilai Pengajuan PK Koruptor Rp 477 Miliar Kokos Leo Lim Sia-sia

Koruptor Rp 477 miliar Kokos Leo Lim saat digelandang oleh tim intelijen Kajati DKI Jakarta/RMOL

Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad angkat bicara soal peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh koruptor yang merugikan negara sebesar Rp477 miliar Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim.

Suparji mengatakan, Hakim dan Jaksa tentunya sudah sangat teliti dalam melakukan pemeriksaan hingga memberikan putusan, sehingga kecil kemungkinan PK akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Pada perkara ini terpidana tidak mudah membuktikan adanya novum (bukti baru) atau kekhilafan hakim.  Karena jaksa dan hakim tentunya sudah cermat dalam pemeriksaan dan putusan perkara ini," kata Suparji Ahmad saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (12/1).

Namun demikian, ia menambahkan, pengajuan PK pada dasarnya memang akan ditempuh sebagai jalan dari terpidana yang merasa keberatan atas putusan pengadilan. Sehingga wajar bila Kokos Jiang dalam hal ini juga mengajukannya.

"Ya PK itu bagian upaya hukum luar biasa dari terpidana yang keberatan atas pengadilan yang telah inkracht. Alasan diajukan PK biasanya karena ada novum, kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam membuat putusan atau adanya pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lain," ujar Suparji.

Hanya saja dalam kasus Kokos Jiang, Suparji menekankan, terpidana akan sulit membuktikan adanya kekhilafan dari hakim terkait putusan yang dijatuhkan.

Sebelumnya diberitakan, Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim, koruptor yang merugikan negara sebesar Rp 477 miliar tidak menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Koruptor tersebut resmi mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan empat tahun penjara atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

"Kalau tidak salah dua bulan yang lalu (Kokos) mengajukan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Siswanto, ketika dihubungi, Selasa (12/1).  

Siswanto mengatakan telah menghadirkan para ahli untuk melawan PK yang diajukan oleh Kokos bersama tim hukumnya.

"Ya intinya kita maksimal, ahli sudah kita hadirkan dalam sidang itu, untuk menguatkan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan negara," kata Siswanto.

Kokos yang merupakan Dirut PT Tansri Madjid Energi (PT TME) mengatur siasat agar proyek pengadaan Batubara di PLN Muaraenim.

Kokos mengatur sedemikian rupa agar operasi pengusahaan penambangan batubara agar jatuh kepadanya. Kokos melakukan serangkaian perbuatan yaitu tidak melakukan desk study dan kajian teknis, melakukan pengikatan kerja sama jual-beli batu bara yang masih berupa cadangan serta membuat kerja sama tidak sesuai spesifikasi batu bara yang ditawarkan.

Akibat tindak pidana korupsi itu, uang negara mengucur ke rekening Kokos sebesar Rp 477 miliar. Belakangan batubara yang dijanjikan tidak sesuai hingga menyebabkan negara merugi.

Januari 2019, Kokos menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada Mei Kokos dituntut jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara, denda sebesar Rp 1miliar subsidair 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 477 miliar.


EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Sempat Sebut Pemberitaan Pemanggilannya Hoax, Bupati Kaur Gusril Pausi Bungkam Usai Diperiksa KPK
Hukum

Sempat Sebut Pemberitaan Pem..

18 Januari 2021 21:13
Lebih Dari 10 Jam, Bupati Kaur Gusril Pausi Masih Diperiksa Penyidik KPK Soal Suap Ekspor Benur
Hukum

Lebih Dari 10 Jam, Bupati Ka..

18 Januari 2021 20:34
Walikota Bogor Bima Arya Diperiksa Bareskrim Atas Kasus RS UMMI
Hukum

Walikota Bogor Bima Arya Dip..

18 Januari 2021 18:20
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Bantah Kecipratan Duit Rasuah Ekspor Benur
Hukum

Gubernur Bengkulu Rohidin Me..

18 Januari 2021 18:15
Hambat Pembangunan Nasional, Polisi Harus Tindak Mafia Transportasi Dan Logistik
Hukum

Hambat Pembangunan Nasional,..

18 Januari 2021 17:29
Edhy Prabowo Ngaku Tidak Kenal Saksi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dan Bupati Kaur Gusril Pausi
Hukum

Edhy Prabowo Ngaku Tidak Ken..

18 Januari 2021 17:25
Tersangka Kasus Suap Di Pemkot Banjar Ternyata Mantan Walikota Herman Sutrisno
Hukum

Tersangka Kasus Suap Di Pemk..

18 Januari 2021 16:58
Muhammadiyah Minta Komnas HAM Dalami Pembuntutan Habib Rizieq Oleh Polda Metro
Hukum

Muhammadiyah Minta Komnas HA..

18 Januari 2021 15:59