Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Salah satu rumah yang digeledah penyidik KPK di Cipayung, Jakarta Timur/Ist

Rumah yang digeledah Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa sore (12/1) terkait kasus dugaan suap bansos Covid-19 yang menjerat eks Mensos Juliari Peter Batubara diduga milik keluarga politisi PDIP.

Berdasarkan informasi dari sumber internal KPK, rumah di Jalan Raya Hankam Cipayung, Jakarta Timur yang digeledah diduga milik orang tua anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ihsan Yunus.

Sedangkan satu rumah yang beralamat di Perum Rose Garden Jatikramat Jatiasih, Kota Bekasi diduga milik staf politisi PDIP tersebut.

Namun demikian, KPK hingga saat ini belum bisa membeberkan secara detail terkait penggeledahan yang sedang berlangsung ini.

"Proses kegiatan saat ini masih berlangsung dan informasi lebih lanjut akan kami sampaikan setelah kegiatan selesai," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa sore (12/1).

Sementara itu, Kantor Berita Politik RMOL telah mencoba menghubungi Ihsan Yunus melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun hingga kini belum ada respons dari Ihsan Yunus.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36