Sampaikan Petitum, Kuasa Hukum: Bebaskan Syahganda Nainggolan Dari Tahanan

Syahganda Nainggolan/Net

Penasihat hukum Syahganda Nainggolan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok menerima dan mengabulkan eksepsi atau nota keberatan mereka. Untuk kemudian membebaskan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator penasihat hukum Syahganda, Abdullah Al Katiri, saat persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi pada Senin (4/1) yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Inti dari eksepsi yang disampaikan penasihat hukum terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Syahganda dianggap menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong atau hoax adalah inkonstitusional.

"Untuk itu penasihat hukum mengajukan permohonan atau petitum kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Syahganda Nainggolan untuk seluruhnya," ujar Abdullah seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/1).

Selain itu, kata Abdullah, pihaknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan JPU nomor register perkara PDM-80/Depok/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima.

"Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa Syahganda Nainggolan dari tahanan," ucap Abdullah.

Selanjutnya, agar Majelis Hakim memulihkan hak-hak Syahganda dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

"Membebaskan biaya perkara kepada negara," pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, Amankan Dokumen Terkait Perkara
Hukum

KPK Geledah Rumah Penyuap Nu..

03 Maret 2021 19:57
Jaksa KPK Singgung Soal Sewa Pesawat Pribadi Oleh Juliari Batubara Dipersidangan Pemberi Suap Bansos
Hukum

Jaksa KPK Singgung Soal Sewa..

03 Maret 2021 19:44
Komite IV DPD RI Desak Kejagung Tuntaskan Korupsi PT Asabri
Hukum

Komite IV DPD RI Desak Kejag..

03 Maret 2021 19:39
Sekjen Kemensos Hartono Bantah Kecipratan Duit Operasional Bansos Dari Tersangka
Hukum

Sekjen Kemensos Hartono Bant..

03 Maret 2021 19:03
Di Persidangan, Sekjen Kemensos Ngaku Pernah Dengar Kabar Vendor Proyek Bansos Diminta Uang Operasional
Hukum

Di Persidangan, Sekjen Kemen..

03 Maret 2021 18:25
Eks Dirjen KKP Zulficar Mochtar Pernah Dipaksa Tandatangani Dokumen Usai Ditelepon Edhy Prabowo
Hukum

Eks Dirjen KKP Zulficar Moch..

03 Maret 2021 17:41
Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Menemukan Dugaan Korupsi Anak Buahnya
Hukum

Sri Mulyani Klaim Pertama Ka..

03 Maret 2021 14:41
Sespri Edhy Prabowo Ternyata Pernah Jadi Importir Durian Sebelum Beralih Urus Benur
Hukum

Sespri Edhy Prabowo Ternyata..

03 Maret 2021 14:26