KPK Mulai Dalami Pemberian Uang Rp 1.800 Per Ekor Dari Eksportir Benih Lobster Kepada Edhy Prabowo

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo/RMOL

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami pemberian uang dari perusahaan eksportir kepada Edhy Prabowo selalu Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hal tersebut merupakan salah satu materi pemeriksaan terhadap saksi yang diperiksa pada hari ini, Senin (28/12).

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, dari tiga saksi yang dipanggil hari ini, hanya ada satu saksi yang memenuhi panggilan penyidik.

Yaitu, Willy selaku Direktur Utama (Dirut) PT Samudra Bahari Sukses yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) yang merupakan tersangka pemberi suap.

"Dikonfirmasi terkait dengan proses dan pelaksanaan ekspor benih benur lobster (BBL) yang dikerjakan oleh perusahaan saksi," ujar Ali kepada wartawan, Senin malam (28/12).

Selain itu kata Ali, penyidik juga mendalami terkait dugaan pemberian uang terhadap Edhy Prabowo (EP).

"Dan dugaan pemberian sejumlah uang dalam bentuk setoran kepada tersangka EP melalui biaya kargo sebesar Rp 1.800 per ekor BBL," pungkas Ali.

Sementara itu, saksi yang tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang adalah, Chandra Astan selaku Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik, dan Unityas Anggraeni selaku Direktur PT Maradeka Karya Semesta.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36