KNPI Harap Komnas HAM Jujur Dan Adil Dalam Investigasi Insiden KM 50 Tol Japek

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net

DPP KNPI mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hukum  harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Ketum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan, setiap perbedaan pendapat tentang proses penegakkan hukum maka gunakan mekanisme atau jalur hukum yang telah diatur dalam Undang-undang.

"KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan dan pemersatu pemuda Indonesia sangat mendukung dan mengajak  kepada seluruh pemuda Indonesia untuk senantiasa turut mematuhi proses penegakan hukum bagi siapa saja tanpa pandang bulu yang sedang mengalami permasalahan hukum," kata Haris dalam keteranganya, Selasa (18/12).

Terkait dengan tewasnya enam laskar FPI, Haris mengatakan Indonesia memiliki lembaga independen yaitu Komnas HAM. Untuk itu, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang.

"Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan yang  terjadi saat ini," tegas Haris.

KNPI berharap, Komnas HAM dalam melakukan investigasi terhadap tewasnya enam laskar FPI saat terlibat bentrok dengan anggota Polda Metro Jaya di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek dilakukan secara adil dan jujur.

"Kami sangat berharap kiranya langkah investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dapat berjalan dengan jujur, adil, professional dan independent. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi sesungguhnya," demikian Haris.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36