Kuasa Hukum Nasabah: PKPU Kresna Life Cacat Hukum Dan Upaya Mengulur Waktu

Foto/Net

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Kresna Life dinilai cacat hukum karena pihak penggugat tidak memiliki legal standing yang sah.

Mengacu Pasal 50 UU 40/2014 tentang Perasuransian, Kuasa hukum nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life, Alvin Lim menyebut harusnya pihak yang berhak mengajukan gugatan PKPU adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"PKPU yang disahkan oleh Majelis Hakim PN Niaga Jakpus cacat hukum karena pengajuan Lukman Wibowo (pemohon gugatan) tidak punya legal standing yang sah. Seharusnya yang berhak mengajukan PKPU adalah OJK," kata Alvin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12).

Bagi Alvin, gugatan tersebut terkesan sebagai upaya Kresna Life untuk menghidari Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) yang mengharuskan perusahaan membayar kewajiban kepada nasabah.

"Juga taktik mengulur waktu pembayaran dan upaya untuk menghindari proses hukum pidana," sambung Alvin.

Atas dasar itu, ia mendorong seluruh nasabah menyeret pemilik dan direksi Kresna Life secara pidana atas kerugian investasi yang dialami para nasabah. Hal tersebut juga sekaligus untuk melacak aliran dana Rp 6,4 triliun Kresna Life yang hilang.

"Hanya dengan jalur pidana, kasus ini dapat diselesaikan," tegasnya.

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life kini berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan perkara bernomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

"Memerintahkan pengurus dari termohon PKPU (PT Asuransi Jiwa Kresna) dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU sementara aquo diucapkan," demikian poin putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, Amankan Dokumen Terkait Perkara
Hukum

KPK Geledah Rumah Penyuap Nu..

03 Maret 2021 19:57
Jaksa KPK Singgung Soal Sewa Pesawat Pribadi Oleh Juliari Batubara Dipersidangan Pemberi Suap Bansos
Hukum

Jaksa KPK Singgung Soal Sewa..

03 Maret 2021 19:44
Komite IV DPD RI Desak Kejagung Tuntaskan Korupsi PT Asabri
Hukum

Komite IV DPD RI Desak Kejag..

03 Maret 2021 19:39
Sekjen Kemensos Hartono Bantah Kecipratan Duit Operasional Bansos Dari Tersangka
Hukum

Sekjen Kemensos Hartono Bant..

03 Maret 2021 19:03
Di Persidangan, Sekjen Kemensos Ngaku Pernah Dengar Kabar Vendor Proyek Bansos Diminta Uang Operasional
Hukum

Di Persidangan, Sekjen Kemen..

03 Maret 2021 18:25
Eks Dirjen KKP Zulficar Mochtar Pernah Dipaksa Tandatangani Dokumen Usai Ditelepon Edhy Prabowo
Hukum

Eks Dirjen KKP Zulficar Moch..

03 Maret 2021 17:41
Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Menemukan Dugaan Korupsi Anak Buahnya
Hukum

Sri Mulyani Klaim Pertama Ka..

03 Maret 2021 14:41
Sespri Edhy Prabowo Ternyata Pernah Jadi Importir Durian Sebelum Beralih Urus Benur
Hukum

Sespri Edhy Prabowo Ternyata..

03 Maret 2021 14:26