Jokowi Minta Jaksa Agung Tingkatkan Penanganan Kasus Korupsi Dan Menuntaskan Kasus HAM

Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rakernas Kejaksaan Tahun 2020/Repro

Jaksa Agung, ST Burhanuddin, diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus korupsi dan juga menyelesaikan kasus-kasus Hak Asasi Mansuisa (HAM).

Dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan tahun 2020, Jokowi menyampikan, pengembalian aset negara dari kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung sudah cukup baik.

"Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kesejahteraan. Tadi disampaikan Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp 19 triliun. Jumlah yang sangat besar dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya," ujar Jokowi secara virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/12).

Sebagai pemegang kuasa pemerintah, Kejaksaan menurut Jokowi harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara, dalam hal ini menyelamatkan aset-aset negara.

Namun, dia menggarisbawahi agar penegakan hukum oleh kejaksaan jangan sampai menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan justru malah menghambat inovasi.

"Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional. Apalagi yang menyangkut penggunaan APBN, yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat. Dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini," tutur Jokowi.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga meminta Kejaksaan Agung untuk berkomitmen menuntaskan masalah HAM masa lalu. Sebab, institusi penegakan hukum ini dia anggap sebagai aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

"Kemajuan kongkrit dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Komnas HAM perlu untuk diefektifkan," kata Jokowi. Antisipasi terhadap tantangan masa depan juga harus terus ditingkatkan," katanya.

"Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan. Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang. Serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara," demikian Joko Widodo.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, Amankan Dokumen Terkait Perkara
Hukum

KPK Geledah Rumah Penyuap Nu..

03 Maret 2021 19:57
Jaksa KPK Singgung Soal Sewa Pesawat Pribadi Oleh Juliari Batubara Dipersidangan Pemberi Suap Bansos
Hukum

Jaksa KPK Singgung Soal Sewa..

03 Maret 2021 19:44
Komite IV DPD RI Desak Kejagung Tuntaskan Korupsi PT Asabri
Hukum

Komite IV DPD RI Desak Kejag..

03 Maret 2021 19:39
Sekjen Kemensos Hartono Bantah Kecipratan Duit Operasional Bansos Dari Tersangka
Hukum

Sekjen Kemensos Hartono Bant..

03 Maret 2021 19:03
Di Persidangan, Sekjen Kemensos Ngaku Pernah Dengar Kabar Vendor Proyek Bansos Diminta Uang Operasional
Hukum

Di Persidangan, Sekjen Kemen..

03 Maret 2021 18:25
Eks Dirjen KKP Zulficar Mochtar Pernah Dipaksa Tandatangani Dokumen Usai Ditelepon Edhy Prabowo
Hukum

Eks Dirjen KKP Zulficar Moch..

03 Maret 2021 17:41
Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Menemukan Dugaan Korupsi Anak Buahnya
Hukum

Sri Mulyani Klaim Pertama Ka..

03 Maret 2021 14:41
Sespri Edhy Prabowo Ternyata Pernah Jadi Importir Durian Sebelum Beralih Urus Benur
Hukum

Sespri Edhy Prabowo Ternyata..

03 Maret 2021 14:26