Ia membeberkan, setidaknya terdapat beberapa hal tolok ukur kemerosotan demokrasi itu. Misalnya, dalam hal ruang kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, yang dipersoalkan melalui pidana maupun di luar proses hukum.
"Misalnya intimidasi terhadap akademisi, aktivis mahasiswa, aktivis HAM, aktivis perempuan juga sejumlah jurnalis," ujar Usman Hamid melalui diskusi virtual Evaluasi Akhir Tahun Isu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara, Rabu (9/12).
Ia memberi contoh, kebebasan berpendapat yang dikekang saat di Papua dilakukan dengan pemblokiran internet, lalu dengan penangkapan terhadap 35 aktivis politik.
Dalam skala nasional, kata Usman, Amnesty International mengungkap 51 video yang menunjukkan 43 insiden kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa pada demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu.
Secara satire, hanya satu yang disyukurinya pada tahun ini, yakni tetap berlangsung Pemilihan Kepala Daerah.
"Yang belum merosot berlangsungnya Pilkada. Indonesia masih bisa dibilang elektoral demokrasi," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: