KPK: Banyak Bangunan Komersial Di NTB Tapi PAD Tidak Bertambah

Plt Jurubicara KPK, Ipi Maryati/Ist

Ada potensi pendapatan daerah sektor pajak yang tidak terserap maksimal di Nusa Tenggara Barat (NTB). Oleh karenanya, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggali kemungkinan adanya penyimpangan.

Menurut Plt Jurubicara KPK, Ipi Maryati, salah satu yang disorot adalah soal aset Pemprov NTB di Gili Trawangan.

“KPK melalui Unit Koordinasi Wilayah (Korwil) akan terus mengawal penyelesaian atas aset Gili Trawangan. Sudah 1 tahun KPK mendampingi penyelesaian masalah aset tersebut dan saat ini Pemprov NTB telah mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati NTB,” kata Ipi Maryati kepada wartawan, Kamis (3/12).

Tak sendiri, Kejaksaan Tinggi NTB juga akan melakukan penelahaan dan mengambil langkah penyelesaian terkait kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Peninjauan kontrak kerja sama ini dilakukan untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah.

“Di lokasi aset tersebut saat ini banyak berdiri bangunan komersial. Namun faktanya tidak ada penambahan kontribusi bagi pemda. Selama ini Pemprov NTB hanya menerima royalti sebesar Rp 22,5 juta per tahun,” lanjut Ipi.

KPK, kata Ipi, akan melakukan pencegahan hilangnya potensi penerimaan daerah dengan mendorong Pemprov NTB menggali potensi penerimaan daerah dari kegiatan komersil yang saat ini sudah berjalan.

“Hal ini semata-mata untuk kepentingan bersama,” tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Sempat Sebut Pemberitaan Pemanggilannya Hoax, Bupati Kaur Gusril Pausi Bungkam Usai Diperiksa KPK
Hukum

Sempat Sebut Pemberitaan Pem..

18 Januari 2021 21:13
Lebih Dari 10 Jam, Bupati Kaur Gusril Pausi Masih Diperiksa Penyidik KPK Soal Suap Ekspor Benur
Hukum

Lebih Dari 10 Jam, Bupati Ka..

18 Januari 2021 20:34
Walikota Bogor Bima Arya Diperiksa Bareskrim Atas Kasus RS UMMI
Hukum

Walikota Bogor Bima Arya Dip..

18 Januari 2021 18:20
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Bantah Kecipratan Duit Rasuah Ekspor Benur
Hukum

Gubernur Bengkulu Rohidin Me..

18 Januari 2021 18:15
Hambat Pembangunan Nasional, Polisi Harus Tindak Mafia Transportasi Dan Logistik
Hukum

Hambat Pembangunan Nasional,..

18 Januari 2021 17:29
Edhy Prabowo Ngaku Tidak Kenal Saksi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dan Bupati Kaur Gusril Pausi
Hukum

Edhy Prabowo Ngaku Tidak Ken..

18 Januari 2021 17:25
Tersangka Kasus Suap Di Pemkot Banjar Ternyata Mantan Walikota Herman Sutrisno
Hukum

Tersangka Kasus Suap Di Pemk..

18 Januari 2021 16:58
Muhammadiyah Minta Komnas HAM Dalami Pembuntutan Habib Rizieq Oleh Polda Metro
Hukum

Muhammadiyah Minta Komnas HA..

18 Januari 2021 15:59