KPK Didesak Periksa Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Terkait Suap KPU

Implikasi menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK/RMOL

Kasus dugaan suap yang menjerat Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI tak kunjung dilanjutkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikarenakan adanya dugaan keterlibatan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang diduga memberikan suap sebesar Rp 500 juta melalui Muhammad Thamrin Payapo selaku Sekretaris KPUD Papua Barat kepada Wahyu Setiawan.

Melihat tak kunjung mengusut tuntas perkara ini, puluhan orang yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Peduli Keadilan dan Demokrasi Indonesia (Implikasi) menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang (1/12).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, puluhan masa aksi unjuk rasa ini membawa atribut aksi, seperti spanduk maupun pamflet yang mendesak pimpinan KPK untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

"Kami mendesak KPK agar segera mengusut tuntas dugaan praktek suap Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan demi Papua Barat yang bersih dari ancaman korupsi," tegas Koordinator Lapangan Implikasi, Rival di atas mobil komando.

Implikasi kata Rival, juga mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan kepada Dominggus Mandacan lantaran hingga Wahyu Setiawan divonis, penyidik KPK tak kunjung memeriksa Dominggus.

"KPK harus menyelamatkan Papua Barat dari tindakan praktek suap dan ancaman korupsi," pungkasnya.

Wahyu Setiawan sendiri telah terbukti bersalah menerima suap dari mantan Caleg PDIP Dapil Sumsel 1, Harun Masiku melalui dua kader PDIP, Saeful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina.

Wahyu divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (31/8).

Wahyu dijatuhi hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar 19 ribu dolar Singapura dan uang sebesar 38.500 dolar Singapura atau seluruhnya setara dengan Rp 600 juta.

Pemberian uang tersebut bertujuan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW anggota DPR RI fraksi PDIP dari Dapil Sumsel 1 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Selain itu, Wahyu juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat terkait proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Sidang lanjutan, PN Depok Tolak Eksepsi Syahganda Nainggolan
Hukum

Sidang lanjutan, PN Depok To..

22 Januari 2021 01:04
Penanganan Kasus Kematian 6 Pemuda Oleh Komnas HAM Jauh Dari Harapan, TP3 Tegaskan Sikap
Hukum

Penanganan Kasus Kematian 6 ..

21 Januari 2021 19:06
Usut Mega Korupsi, Kejagung Periksa Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan
Hukum

Usut Mega Korupsi, Kejagung ..

21 Januari 2021 18:42
KPK Tidak Mungkin Kehilangan Akal, Persoalannya Berani Atau Tidak Usut Korupsi Bansos?
Hukum

KPK Tidak Mungkin Kehilangan..

21 Januari 2021 18:05
KPK Sidik Dugaan Korupsi Terakit Pengadaan Six Roll Mill Pabrik Gula PTPN XI
Hukum

KPK Sidik Dugaan Korupsi Ter..

21 Januari 2021 17:33
Baru Diperiksa Sekali Karena Tidak Mau Buka Suara, Ini Respon Kuasa Hukum Juliari Batubara
Hukum

Baru Diperiksa Sekali Karena..

21 Januari 2021 17:01
Beberapa Perusahaan Yang Dapat Proyek Bansos Ternyata Beli Barang Ke Lucky Falian Dari PT Agri Tekh
Hukum

Beberapa Perusahaan Yang Dap..

21 Januari 2021 16:23
Rocky Gerung: 97 Persen Sosok
Hukum

Rocky Gerung: 97 Persen Soso..

21 Januari 2021 14:32