Demonstran Desak KPK Periksa Politisi Gerindra Dan Golkar Pemilik PT MKS Terkait Ekspor Benih Lobster

Demonstran dari Aliansi Rakyat Waras Hukum/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa dua politisi asal Partai Gerindra dan Partai Golkar yang diduga mendapatkan izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

Desakan itu disampaikan oleh demonstran Aliansi Rakyat Waras Hukum (Arwah) saat menggelar aksi unjuk rasa, di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang (1/12).

Koordinator aksi Arwah, Yanto mengatakan, dua politisi yang mereka maksud adalah Andi Iwan Darmawan Aras dari Partai Gerindra, dan Eka Sastra dari Partai Golkar.

"Kami mendesak KPK untuk segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap politikus Partai Golkar, Eka Sastra yang diduga melakukan suap sebanyak 200 ribu dolar AS kepasa Staf khusus Edhy Prabowo demi memperoleh izin ekspor benur," ujar Yanto saat orasi di atas mobil komando.

Karena menurut Yanto, Andi Iwan dan Eka Sastra merupakan pemilik PT Maradeka Karya Semesta (MKS) yang diduga mendapatkan izin ekspor benih lobster.

Perusahaan tersebut kata Yanto, diduga telah melakukan ekspor benih lobster sebanyak 106.850 ekor ke Vietnam sejak Juli hingga September 2020.

"Padahal PT Maradeka Karya Semesta ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai ekspor benur tersebut," tegas Yanto.

Selain itu sambung Yanto, kasus dugaan korupsi ekspor benur ini juga diduga melibatkan hampir 80 persen eksportir dan pejabat tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"KPK harus bekerja secara profesional dan objektif dalam penuntasan kasus ini sehingga semua diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa ada tebang pilih," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

KPK Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, Amankan Dokumen Terkait Perkara
Hukum

KPK Geledah Rumah Penyuap Nu..

03 Maret 2021 19:57
Jaksa KPK Singgung Soal Sewa Pesawat Pribadi Oleh Juliari Batubara Dipersidangan Pemberi Suap Bansos
Hukum

Jaksa KPK Singgung Soal Sewa..

03 Maret 2021 19:44
Komite IV DPD RI Desak Kejagung Tuntaskan Korupsi PT Asabri
Hukum

Komite IV DPD RI Desak Kejag..

03 Maret 2021 19:39
Sekjen Kemensos Hartono Bantah Kecipratan Duit Operasional Bansos Dari Tersangka
Hukum

Sekjen Kemensos Hartono Bant..

03 Maret 2021 19:03
Di Persidangan, Sekjen Kemensos Ngaku Pernah Dengar Kabar Vendor Proyek Bansos Diminta Uang Operasional
Hukum

Di Persidangan, Sekjen Kemen..

03 Maret 2021 18:25
Eks Dirjen KKP Zulficar Mochtar Pernah Dipaksa Tandatangani Dokumen Usai Ditelepon Edhy Prabowo
Hukum

Eks Dirjen KKP Zulficar Moch..

03 Maret 2021 17:41
Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Menemukan Dugaan Korupsi Anak Buahnya
Hukum

Sri Mulyani Klaim Pertama Ka..

03 Maret 2021 14:41
Sespri Edhy Prabowo Ternyata Pernah Jadi Importir Durian Sebelum Beralih Urus Benur
Hukum

Sespri Edhy Prabowo Ternyata..

03 Maret 2021 14:26